Jakarta, Pahami.id –
Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka suaranya sehubungan dengan penyelidikan Komisi Korupsi (KPK) Terhadap tuduhan korupsi dalam pengelolaan kuota ziarah pada tahun 2024.
Dia menyatakan bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi tahun lalu, tetapi memastikan bahwa ziarah pada tahun 2025 bersih.
“Yang penting adalah tahun 2025, Tuhan sudah siap, kami jamin, Tuhan sudah siap, tidak ada.
KPK sedang menyelidiki laporan publik yang terkait dengan tuduhan pelecehan dalam pengelolaan kuota haji pada tahun 2024, ketika Kementerian Agama dipimpin oleh Yaqut Cholil Qoumas.
“Itu benar, kuota haji sedang diselidiki,” kata Direktur Investigasi KPK Asep Guntur Rahayu ketika dikonfirmasi pada hari Kamis (6/19).
Selama tahun 2024, setidaknya ada lima laporan yang memasuki KPK dari berbagai kelompok masyarakat dan siswa, termasuk Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK (GAMBU), pemuda anti korupsi, siswa Jayakarta Stmik, praktik orang, dan jaringan wanita Indonesia (JPI).
Laporan ini menyoroti transfer kuota haji unilateral dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Nasaruddin sebelumnya mengatakan bahwa partainya tidak fokus pada peningkatan ziarah sebagai risiko menyebabkan masalah logistik dan potensi pelanggaran. Dia menjelaskan bahwa penambahan kuota tanpa perhitungan matang dapat mengganggu sistem layanan ziarah di Arab Saudi.
“Saya tidak selalu ingin meningkatkan kuota ziarah karena jika meningkatkan kuota ziarah, ini mungkin terjadi,” katanya.
“Kami telah mengukur kuota Indonesia begitu banyak negara [lain] Itu saja, tiba -tiba kami akan menambahkan contoh 20.000, di mana Anda ingin meletakkan kasur, kan? “
Menurutnya, penambahan kuota yang belum terselesaikan dapat menyebabkan peziarah Indonesia menempati negara lain, seperti kamp, makanan, dan transportasi.
“Saya ingin menolaknya, orang Indonesia juga,” katanya.
Alih -alih menambahkan kuota, Nasaruddin mengevaluasi bahwa peningkatan jumlah asisten petugas diperlukan untuk memastikan jemaat dilayani dengan baik.
.
(Del/mik)