Jakarta, Pahami.id —
Pemerintah Taiwan mengukuhkan statusnya sebagai negara merdeka yang berdaulat. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai jawaban atas permintaan Presiden AS Donald Trump untuk tidak mendeklarasikan kemerdekaan secara resmi.
Langkah ini diambil menyusul berakhirnya kunjungan kenegaraan Trump ke Beijing. Saat itu, Presiden Tiongkok Xi Jinping mendesak Trump untuk tidak mendukung kemerdekaan Taiwan, yang diklaim Tiongkok sebagai bagian dari wilayahnya.
Menyikapi dinamika tersebut, Kementerian Luar Negeri Taiwan mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa Taiwan adalah negara demokrasi yang berdaulat dan mandiri, serta sama sekali tidak berada di bawah kendali Republik Rakyat Tiongkok.
“Taiwan adalah negara demokrasi yang berdaulat dan mandiri, serta tidak tunduk pada Republik Rakyat Tiongkok,” demikian pernyataan resmi Taiwan seperti dilansir AFP, Sabtu (16/5).
Selain itu, kementerian juga menggarisbawahi bahwa pasokan senjata “bukan hanya komitmen keamanan AS terhadap Taiwan yang secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Hubungan Taiwan, tetapi juga merupakan bentuk pencegahan bersama terhadap ancaman regional.”
Pernyataan tegas Taiwan ini dilontarkan setelah Trump secara terbuka menyatakan penolakannya untuk terlibat dalam konflik bersenjata demi kemerdekaan Taiwan.
Dalam wawancaranya dalam program Special Report bersama Bret Baier di Fox News, Trump menyatakan tidak ingin ada orang yang mendeklarasikan kemerdekaan jika mengakibatkan AS harus menempuh perjalanan ribuan mil untuk berperang.
Trump meminta kedua belah pihak meredam ketegangan dan menilai Tiongkok akan menerima situasi saat ini selama status quo tetap dipertahankan.
“Saya ingin mereka menenangkan keadaan. Saya ingin Tiongkok menenangkan keadaan. Kami tidak ingin berperang, dan jika Anda tetap seperti itu, saya pikir Tiongkok akan baik-baik saja dengan hal itu.”
Sebelumnya, dalam pertemuan puncak dengan Trump, Presiden Tiongkok Xi Jinping sempat memperingatkan dengan tegas bahwa kesalahan apa pun dalam menangani isu sensitif terkait Taiwan dapat memicu konflik nyata.
Di sisi lain, Presiden Taiwan Lai Ching-te secara konsisten menganggap pulau itu merdeka, sehingga deklarasi resmi tidak lagi diperlukan.
Terkait komitmen AS, Juru Bicara Kantor Kepresidenan Taiwan, Karen Kuo, mengatakan pihaknya mencatat penegasan berulang kali dari pihak AS, termasuk dari Presiden Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, bahwa konsistensi kebijakan AS terhadap Taiwan tidak berubah.
Taiwan juga berharap dapat melanjutkan kerja sama di bawah payung Undang-Undang Hubungan Taiwan.
Mengenai kelanjutan penjualan senjata AS ke Taiwan, parlemen Taiwan sendiri baru-baru ini menyetujui anggaran pertahanan sebesar US$25 miliar.
Dana ini dialokasikan untuk membiayai paket senjata yang diumumkan sebelumnya dari Washington serta rencana pembelian tahap berikutnya.
Taiwan menegaskan, pasokan senjata ini bukan hanya sekedar komitmen keamanan AS, namun merupakan bentuk saling pencegahan terhadap potensi ancaman terhadap stabilitas di kawasan.
(afp/chri)
Menambahkan
sebagai pilihan
sumber di Google
