Berita Australia, Jepang dan AS Perkuat Kerja Sama Militer

by


Jakarta, Pahami.id

Amerika Serikat, AustraliaDan Jepang sepakat untuk memperkuat kerja sama militer dalam upaya menghadapi berbagai kekuatan militer. Ketiga negara berkomitmen menjalin kerja sama melalui berbagai perjanjian.

Kerja sama ini disepakati usai pertemuan ketiga negara-negara di Australia pada Minggu (17/11). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, dan Menteri Pertahanan Jepang Jenderal Nakatani.

“Ini merupakan pernyataan yang sangat penting bagi kawasan dan dunia mengenai komitmen ketiga negara kita untuk bekerja sama,” kata Marles, seperti dilansir AFP.


“Hal ini akan membangun kemampuan operasional bersama antara ketiga negara,” lanjutnya.

Kerja sama ini menghasilkan kesepakatan bahwa satuan elit marinir Jepang yang disebut Brigade Penyebaran Cepat Amfibi akan dikirim ke Darwin dan berlatih secara rutin bersama pasukan Australia dan Amerika Serikat.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin juga mengatakan kerja sama tersebut meningkatkan “kegiatan pengawasan dan intelijen” antara ketiga negara. Peningkatan tersebut dilakukan dengan harapan “memajukan tujuan Indo-Pasifik yang aman dan damai”.

Austin kemudian meyakini kerja sama ini adalah bagian dari penguatan aliansi dengan “negara-negara yang memiliki visi bersama mengenai Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka”.

Komitmen terbaru ini memperkuat hubungan Australia dengan sekutu lamanya, Amerika Serikat. Mereka berusaha memperkuat militer untuk mencegah tumbuhnya kekuatan militer Tiongkok.

Australia juga baru-baru ini berencana mengerahkan kapal selam bertenaga nuklir dalam perjanjian tiga negara dengan AS dan Inggris yang dikenal sebagai AUKUS.

Meski begitu, sejumlah pihak khawatir terpilihnya Donald Trump pada Pilpres AS 2024 akan mengubah atau mengabaikan perjanjian AS-Jepang.

Donald Trump dinilai berpotensi menghadirkan kebijakan luar negeri yang mengutamakan kepentingan Amerika Serikat.

Sementara itu, para pejabat pemerintah Australia mengatakan mereka mempunyai “keyakinan besar” bahwa kesepakatan itu akan tetap berlaku.

(frl/wis)