Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Sohibul Iman, menyebutkan nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad banyak diperbincangkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ia menyampaikan bahwa masih ada satu nama lain yang dinantikan untuk melengkapi dua kandidat yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto.
"Ya, ya sekiranya kawan-kawan sudah tahu lebih ya, lebih dulu dari saya kan. Memang kan yang banyak disebut-sebut kan Pak Dasco ya. Tapi kan tidak cukup satu kan, harus dua kan," ujar Sohibul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (16/11/2026).
Hak Prerogatif Presiden Prabowo
Ketua Majelis Syura PKS tersebut mengatakan bahwa penentuan dua nama calon wakil presiden merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Menurutnya, PKS sendiri tidak berada pada posisi untuk mencalonkan siapa pun karena bukan partai pengusung.
"Nah, ini kita tinggal tunggu yang keduanya ini siapa kan. Tentu itu adalah hak prerogatif dari Pak Presiden dan partai-partai pengusung beliau," kata Sohibul.
"PKS bukan pengusung beliau. Karena itu, PKS tentu tidak pada posisi untuk mencalonkan siapa pun," imbuhnya.
Dukungan dari Kader Gerindra
Sebelumnya, Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mengungkapkan bahwa hampir seluruh DPD hingga DPC Gerindra mengusulkan nama Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden. Usulan tersebut disampaikan oleh para pengurus daerah atas inisiatif mereka sendiri tanpa ada arahan khusus.
"Kemarin bukan hanya tiga DPD ya, kemarin hari Minggu kita mendapat informasi hampir seluruh DPD provinsi se-Indonesia, bahkan juga DPC-DPC itu tanpa diperintah, tanpa diberi arahan, inisiatif sendiri itu memberikan statement di media mengusulkan nama Bang Dasco," ucap Sugiat.
Meskipun demikian, DPP Gerindra disebut belum menggelar rapat resmi untuk membahas usulan tersebut. Keputusan akhir nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme dan hak konstitusi Presiden Prabowo Subianto.
"Secara resmi memang DPP belum melakukan rapat. DPP ini kan ya ketua umumnya kan langsung Pak Prabowo. Kan kalau DPP-nya setuju ya udah pasti itu menjadi keputusan Pak Prabowo. Kami serahkan proses ini, mekanisme ini sesuai dengan ketentuan dan hak konstitusi yang dimiliki oleh Pak Prabowo untuk memutuskan," ujar Sugiat.
