Sabtu, 21 November 2026 Indonesia
Pahami

Bareskrim Polri Blokir 322 Rekening Terkait Judi Online

Bareskrim Polri memblokir 322 rekening yang diduga menjadi penampungan hasil judi online dengan total aset sitaan mencapai Rp 28 miliar lebih.

Ukuran Teks:

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri resmi memblokir 322 rekening perbankan. Langkah tegas ini diambil karena ratusan rekening tersebut terindikasi terlibat dalam praktik judi online.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Suhasto, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyita aset dengan total nilai mencapai Rp 28.010.228.458. Angka tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah seiring dengan pendalaman yang dilakukan oleh tim penyidik.

Modus Operandi dan Penelusuran Aset

Dalam keterangannya, Suhasto menjelaskan bahwa sindikat judi online ini memanfaatkan infrastruktur server yang berlokasi di luar negeri, yakni Finlandia dan Amerika Serikat. Hal ini dilakukan untuk menghindari pelacakan dari aparat penegak hukum di Indonesia.

“Total aset keseluruhan yang disita itu sebesar Rp 28.010.228.458. Dan ini masih terus berkembang oleh penyidik yang kemungkinan bisa lebih besar lagi, karena diketahui bahwa website ini masih terus berjalan dan bisa diakses melalui VPN,” ujar Suhasto.

Penyelidikan awal mengungkap bahwa situs tersebut menerima taruhan melalui berbagai metode pembayaran, mulai dari QRIS, virtual account, transfer bank, e-money, hingga transfer pulsa. Berbagai jenis permainan tersedia di situs tersebut, seperti card game, live casino, togel, hingga taruhan olahraga.

Tindakan Hukum dan Kerja Sama Lintas Instansi

Bareskrim Polri bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dan pola transaksi yang mencurigakan. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dilakukan untuk memblokir akses situs tersebut.

Suhasto menegaskan bahwa pemilik rekening yang tidak melakukan konfirmasi atau terindikasi sebagai rekening nominee akan menghadapi penyitaan. Dana tersebut nantinya akan dimasukkan ke rekening penampungan Bareskrim sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2013.

Para pelaku dijerat dengan berbagai pasal, termasuk Undang-Undang ITE dan KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun serta denda hingga Rp 5 miliar. Hingga saat ini, penyidikan terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas.