Sabtu, 21 November 2026 Indonesia
Pahami

Bareskrim Polri Buru Pemilik Manfaat Situs Judi Online Lintas Negara

Bareskrim Polri membongkar praktik judi online yang dioperasikan dari Finlandia dan Amerika Serikat, serta menyita aset senilai Rp 28 miliar lebih.

Ukuran Teks:

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri tengah mengusut pemilik manfaat atau beneficial owner (BO) di balik situs judi online berinisial A. Situs tersebut diketahui dioperasikan dari Finlandia dan Amerika Serikat untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum di Indonesia.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Suhasto, menyatakan bahwa penyidik saat ini fokus mencari barang bukti untuk menetapkan tersangka. “Saat ini penyidik masih terus mencari barang bukti untuk melakukan penetapan tersangka, dalam hal ini adalah beneficial owner atau pemilik manfaat dari hasil judi online ini,” ujar Suhasto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Penyitaan Aset dan Pemblokiran Rekening

Dalam operasi siber yang dikembangkan sejak 2025, pihak kepolisian telah memblokir 322 rekening yang diduga digunakan untuk menampung dana perjudian. Total uang yang disita dalam rekening tersebut mencapai Rp 28.010.228.458.

Suhasto menjelaskan bahwa penyidik akan melakukan konfirmasi kepada para pemilik rekening terkait sumber dana tersebut. “Terhadap pemilik uang dan pada rekening-rekening tersebut (juga akan diperiksa),” jelasnya. Jika pemilik tidak melakukan konfirmasi, aset tersebut akan disita sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2013.

Modus Operasi dan Penanganan Situs

Sindikat ini menggunakan berbagai metode pembayaran mulai dari QRIS, virtual account, transfer bank, e-money, hingga transfer pulsa. Permainan yang ditawarkan pun beragam, mencakup card game, live casino, togel, hingga taruhan olahraga dan esport.

Meski Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memblokir situs tersebut, akses masih dimungkinkan melalui VPN karena server berada di luar negeri. Pihak kepolisian memastikan penyidikan terus berkembang dan jumlah aset yang disita berpotensi bertambah seiring berjalannya proses hukum.

Para pelaku dijerat dengan berbagai pasal, termasuk UU ITE dan UU KUHAP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun serta denda hingga Rp 5 miliar.