Yohanes Sri Winarto, mantan anggota Tim Izin Tinggal Tetap Ditjen Imigrasi periode 2018-2025, memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal warga negara asing (WNA). Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11/2026), ia mengaku membuat tiga rekening nominee untuk menampung uang tidak resmi.
Yohanes menjelaskan bahwa rekening tersebut menggunakan nama istrinya, adik istrinya, serta seorang tenaga honorer di Kemenimipas. Praktik ini dilakukan untuk menampung uang “klik” atau “loket” yang dimintakan kepada setiap pemohon izin tinggal senilai Rp 1 juta hingga Rp 2 juta.
Aliran Dana dan Jatah Mingguan
Menurut Yohanes, uang yang terkumpul dalam rekening tersebut ditarik dan dilaporkan setiap hari Jumat dengan nilai fluktuatif. “Kurang lebih di kisaran antara, fluktuatif juga sih karena pas lagi kondisi ramai ya mungkin sekitar Rp 40 juta, kurang lebih Rp 40 juta kita laporkan. Kalau lagi kondisi lagi turun ya mungkin sekitar Rp 20 (juta) sampai 25 (juta) kayak gitulah,” ujarnya saat menjawab pertanyaan jaksa.
Yohanes mengaku menerima jatah sebesar Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per minggu dari praktik tersebut. Ia menyebut bahwa kepala sesi hingga kasubdit di atasnya juga menerima jatah, meskipun ia tidak mengetahui nominal pastinya. Secara keseluruhan, Yohanes menyatakan total uang yang ia laporkan dari tiga rekening tersebut mencapai Rp 7,7 miliar sepanjang tahun 2018 hingga 2025.
Dakwaan Terhadap Silmy Karim
Kasus ini menyeret eks Wamen Imipas, Silmy Karim, yang didakwa melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian dengan total nilai mencapai Rp 168,9 miliar. Jaksa menyebut Silmy melakukan tindakan tersebut bersama sejumlah mantan pejabat Imigrasi lainnya dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan dokumen.
Selain dakwaan pemerasan, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 33,9 miliar. Gratifikasi tersebut terdiri dari uang tunai sebesar Rp 2,5 miliar dan saham di beberapa perusahaan sekuritas senilai Rp 31,3 miliar.




