Berita

Polri Resmi Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan

Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Irjen Eko Hadi Santoso setelah terbukti terlibat dalam kasus penyadapan ilegal.

Redaksi Pahami
2 menit baca
Suasana gedung Propam Polri tempat berlangsungnya sidang etik.
Suasana gedung Propam Polri tempat berlangsungnya sidang etik.

Polri telah merampungkan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Dalam sidang tersebut, Eko Hadi dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tercela yang berujung pada sanksi pemecatan.

Karo Penmas Div Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan mencakup aspek etika dan administratif. “Terhadap terduga pelanggar EHS sanksi bersifat etika, yaitu pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, yaitu sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” ujar Trunoyudo di Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Daftar Tersangka Penyadapan Ilegal

Eko Hadi sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11). Selain Eko, terdapat sejumlah perwira tinggi lain yang terjerat kasus serupa, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Komjen Asep Safrudin selaku Kabareskrim Polri menyatakan bahwa para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia. “Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” ungkap Asep.

Selain menyasar Presiden, para tersangka juga diduga menyadap tokoh politik, jurnalis, hingga pengusaha. Asep menyebutkan target penyadapan meliputi pejabat negara, tokoh ormas, LSM, hingga pihak media.

Upaya Penghapusan Jejak Digital

Aksi penyadapan tanpa prosedur hukum ini diduga berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026. Para tersangka bahkan diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatan mereka.

Sebelumnya, Polri juga telah menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa (10/11). Atas putusan tersebut, Ahrie Sonta diketahui telah mengajukan upaya banding yang akan segera diperiksa oleh majelis di tingkat banding.