Sabtu, 21 November 2026 Indonesia
Pahami

Saan Mustopa Sebut Sufmi Dasco Layak Jadi Wakil Presiden

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menilai Sufmi Dasco Ahmad layak menjadi wakil presiden karena kemampuannya dalam melakukan konsolidasi.

Ukuran Teks:

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, menyatakan bahwa Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dinilai layak untuk mengisi posisi wakil presiden. Saan menyebut Dasco memiliki kemampuan mumpuni dalam melakukan konsolidasi politik.

“Dari nama-nama yang ada, saya melihatlah dari NasDem sendiri ya, dari Partai NasDem, saya melihat ya Wakil Ketua DPR, Prof Sufmi Dasco menurut saya rela, layak ya untuk, menjadi pengganti, wakil presiden,” ujar Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Kriteria Figur untuk Tantangan Masa Depan

Saan menilai bahwa situasi ke depan membutuhkan sosok yang mampu mempersatukan dan berkomunikasi dengan baik. Menurutnya, kemampuan tersebut sangat krusial agar kebijakan yang diambil dapat diterapkan secara efektif.

“Tantangan ke depan itu dalam situasi seperti ini membutuhkan figur yang memang mampu mengkonsolidasikan, mampu mempersatukan, dan mampu mengkomunikasikan berbagai hal, agar apa-apa yang menjadi kebijakan itu bisa menjadi efektif untuk diterapkan,” kata Saan.

Terkait mekanisme pemilihan, Saan menyebut bahwa posisi wakil presiden telah mengerucut kepada Partai Gerindra. NasDem menyatakan akan mengikuti keputusan tersebut, sembari menegaskan bahwa penentuan sosok pengganti merupakan hak prerogatif Presiden.

Dukungan Akar Rumput Gerindra

Sebelumnya, juru bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mengungkapkan bahwa hampir seluruh DPD dan DPC Gerindra di Indonesia mengusulkan nama Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden. Sugiat menyebut usulan tersebut muncul atas inisiatif mandiri dari pengurus daerah.

“Kalau dari masukan, usulan, suara akar rumput kami, kemarin hampir semua DPD provinsi dan DPC memang menyebut satu nama Bang Dasco,” jelas Sugiat. Meski demikian, DPP Gerindra belum menggelar rapat resmi dan menyerahkan keputusan akhir kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang hak konstitusi.