Sabtu, 21 November 2026 Indonesia
Pahami

Legislator Tolak Rencana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menolak rencana pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo karena dinilai berisiko tinggi bagi satwa tersebut.

Ukuran Teks:

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, secara tegas menolak rencana pemindahan badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Ia menilai langkah tersebut sangat berisiko terhadap kelangsungan hidup satwa yang kini berstatus sangat terancam punah.

“Secara konservasi dan keberlangsungan habitat Badak Jawa, banyak yang menolak tegas rencana pemindahan badak Jawa dari habitat aslinya di Ujung Kulon ke Alas Purwo. Ide ini terlalu riskan, mengingat Ujung Kulon merupakan rumah asli badak bercula satu, dan populasinya diperkirakan hanya 87-100 ekor, sedangkan IUCN mengategorikannya sangat terancam punah,” ujar Daniel pada Senin (16/11/2026).

Perbedaan Karakteristik Lingkungan

Daniel menyoroti perbedaan mendasar antara kedua lokasi tersebut. Menurutnya, badak Jawa membutuhkan lingkungan yang lembap, teduh, dan basah, sementara kondisi di Alas Purwo cenderung kering, panas, dan terbuka.

“Perlu diingat bahwa badak jawa adalah badak yang sangat unik. Berbeda dengan badak di Afrika. Dia butuh air dan lumpur basah untuk berendam, kulitnya tidak didesain untuk bermandikan cahaya matahari seperti kerabatnya di Afrika,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada kajian kelayakan ekologis yang transparan mengenai rencana tersebut.

Alasan Relokasi dan Penolakan Publik

Wacana relokasi ini sebelumnya muncul karena kekhawatiran akan potensi bencana alam di Ujung Kulon. Hashim Djojohadikusumo dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, pada Kamis (12/11), menyebutkan bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi ancaman nyata bagi populasi badak.

Penolakan terhadap rencana ini tidak hanya datang dari legislator, tetapi juga dari Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi, organisasi mahasiswa, serta masyarakat setempat. Daniel menegaskan bahwa suara pihak-pihak yang memahami risiko di lapangan harus menjadi pertimbangan utama pemerintah sebelum mengambil keputusan.