Kementerian Sosial RI (Kemensos) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjalin sinergi strategis untuk merealisasikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Sekolah Rakyat. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2026).
Salah satu fokus utama pertemuan tersebut adalah kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Universitas Indonesia (UI). Gus Ipul menyebutkan bahwa lahan yang disiapkan seluas kurang lebih 8 hektare dan merupakan bagian dari kawasan Hutan Kota UI yang berada di wilayah Jakarta.
"Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari Hutan Kota UI," kata Gus Ipul.
Koordinasi Lahan dan Perlindungan Sosial Digital
Gus Ipul menjelaskan bahwa koordinasi lebih lanjut akan dilakukan terkait kesiapan administrasi dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dan pihak UI. Rencananya, pihak terkait akan segera meninjau lokasi untuk memastikan eksekusi pembangunan dapat berjalan lancar.
Selain pembangunan di UI, pertemuan tersebut juga membahas perluasan lahan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 di kawasan Margaguna, Jakarta Selatan. Langkah ini akan dilakukan dengan merelokasi fasilitas panti sosial milik Pemprov DKI Jakarta agar lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Di sisi lain, Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta sepakat berkolaborasi dalam pemutakhiran data serta perluasan registrasi ulang penerima bantuan sosial (bansos) melalui Perlinsos Digital. Program ini akan melibatkan pengurus RT/RW, lurah, camat, serta pilar sosial sebagai relawan Agen Perlinsos.
Uji Coba Konsesi Disabilitas
Pertemuan tersebut juga membahas rencana pelaksanaan uji coba (piloting) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan. Inisiatif ini bertujuan memenuhi hak penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan publik yang lebih mudah, terjangkau, dan setara, terutama di sektor transportasi dan kesehatan.
