Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) resmi menerbitkan buku yang mendokumentasikan perjalanan transformasi kelembagaan sejak dibentuk pada Oktober 2024. Buku setebal 151 halaman ini disusun dalam rangka menyambut Hari Bakti ke-2 Kemenimipas yang jatuh pada 19 November mendatang.
Sekretaris Jenderal Kemenimipas, Asep Kurnia, menjelaskan bahwa buku ini membedah mandat kelembagaan, kebijakan, hingga dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan transformasi tidak hanya diukur dari pembentukan organisasi baru, melainkan melalui indikator kinerja yang konkret.
“Keberhasilan transformasi kelembagaan tak cukup dinilai dari terbentuknya organisasi baru atau banyaknya program yang dijalankan. Perubahan tersebut perlu dilihat melalui indikator kinerja dan manfaat kebijakan bagi masyarakat,” ujar Asep di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Inovasi Layanan dan Capaian Imigrasi
Dalam bidang keimigrasian, Kemenimipas mencatat sejumlah perubahan signifikan melalui digitalisasi layanan. Salah satunya adalah penggunaan sistem All Indonesia yang telah mencatat 18,6 juta deklarasi kedatangan penumpang internasional.
Selain itu, Kemenimipas melakukan penyederhanaan regulasi visa dengan mengurangi jumlah indeks dari 133 menjadi 110. Klasifikasi jenis visa tertentu juga dipangkas dari 31 jenis menjadi hanya enam jenis untuk mempermudah akses layanan.
Dari sisi infrastruktur, jumlah autogate di bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara meningkat drastis dari 108 unit menjadi 306 unit. Peningkatan layanan ini turut berdampak pada penerimaan negara, di mana PNBP sektor visa semester pertama 2026 mencapai Rp2,815 triliun, naik 6,42 persen dibanding periode yang sama tahun 2025.
Transformasi Pemasyarakatan dan Tantangan Masa Depan
Di sektor pemasyarakatan, Kemenimipas berfokus pada penanganan kelebihan kapasitas hunian (overcrowding). Tingkat kelebihan kapasitas yang mencapai 95 persen pada 2024 berhasil ditekan menjadi sekitar 85 persen pada April 2026 melalui pemindahan warga binaan dan optimalisasi arus keluar narapidana.
Asep menambahkan, sebanyak 3.000 warga binaan berisiko tinggi telah dipindahkan ke Nusakambangan sebagai langkah penguatan keamanan. Selain itu, program pembinaan kini diarahkan pada kegiatan produktif, seperti ketahanan pangan yang melibatkan 12.146 warga binaan di lahan seluas 468,27 hektare.
Meski mencatat berbagai capaian, buku tersebut juga mengakui adanya tantangan yang masih harus dihadapi. Beberapa di antaranya meliputi kepadatan hunian yang tersisa, penguatan kompetensi aparatur, integrasi data, serta keberlanjutan program di masa depan.
