MPR RI resmi menyepakati permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk menggeser jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden. Sidang yang sebelumnya direncanakan pada 2 Desember 2026, kini dijadwalkan ulang menjadi 9 Desember 2026.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa perubahan jadwal ini dilakukan karena agenda kerja Presiden yang cukup padat. “Karena itu, dalam surat presiden, presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan presiden, jabatan wakil presiden, dan wakil presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember. Harinya Rabu, tanggal 9 Desember, mundur satu minggu,” ujar Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Tenggat Penyerahan Nama Cawapres
Seiring dengan perubahan jadwal tersebut, MPR menetapkan batas waktu bagi Presiden Prabowo untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres). Tenggat waktu terakhir yang disepakati adalah 25 November 2026.
Muzani menegaskan bahwa Presiden wajib mengajukan dua nama calon, bukan satu nama tunggal. Ketentuan ini merujuk pada aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar,” tegas Muzani.
Sebelumnya, pada rapat gabungan tanggal 13 November lalu, MPR sempat menetapkan batas waktu penyerahan nama pada 18 November 2026. Namun, dengan adanya penyesuaian jadwal sidang paripurna, batas waktu tersebut kini resmi diperpanjang hingga 25 November mendatang.
