Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri untuk membahas RUU Penyadapan. Dalam rapat yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026), Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengajukan enam poin pengendalian agar penyadapan tidak disalahgunakan.
“Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan. Untuk itu kami menyarankan adanya enam pengendalian,” kata Dedy.
Poin Pengendalian Penyadapan
Enam usulan tersebut mencakup pembatasan sasaran, larangan tegas, kejelasan perintah, pencatatan permanen, pengawasan melekat, hingga sanksi hukum. Dedy menekankan bahwa penyadapan hanya boleh dilakukan untuk pencegahan gangguan keamanan dalam negeri (kamdagri) dan kejahatan dengan ancaman tinggi.
Mekanisme penyadapan harus didasarkan pada perintah tertulis dari pimpinan dengan jangka waktu terbatas. Dedy menjelaskan bahwa sistem ini menggunakan metode kompartementasi, di mana pihak pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis dipisahkan sebagai sarana kontrol.
Audit dan Sanksi Pelanggaran
Selain kontrol teknis, Polri mengusulkan adanya pencatatan penggunaan sarana yang tidak boleh dihapus serta audit berkala. Pengawasan melekat juga akan dilakukan oleh Kabaintelkam Polri, fungsi inspektorat, dan Propam sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Polri.
Terkait sanksi, Dedy menegaskan bahwa penyalahgunaan akan dikenakan pidana melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 258 KUHP. Selain itu, pelaku juga terancam sanksi etik hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sesuai dengan aturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 dan PP Nomor 2 Tahun 2003.
