Sabtu, 21 November 2026 Indonesia
Pahami

Mendagri Minta Pemda Percepat Digitalisasi Perlindungan Sosial

Mendagri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah mempercepat registrasi digital perlindungan sosial agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran.

Ukuran Teks:

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung percepatan registrasi layanan digital perlindungan sosial (Perlinsos). Langkah ini diambil guna memastikan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Imbauan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (16/11/2026). Program digitalisasi ini merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government.

Pemanfaatan Data Biometrik untuk Bansos

Tito menjelaskan bahwa digitalisasi Perlinsos difokuskan pada verifikasi dan validasi data penerima bantuan. Saat ini, penyaluran bansos masih perlu perbaikan karena masih ditemukan warga mampu yang menerima bantuan, sementara warga yang membutuhkan justru belum terdata.

“Untuk percobaan pertamanya adalah melakukan verifikasi, validasi, bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pemerintah pusat banyak, di Kemensos ada, Kementerian Ketenagakerjaan juga ada,” ujar Tito.

Sistem baru ini mengintegrasikan basis data dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Integrasi ini memungkinkan verifikasi kondisi sosial ekonomi dilakukan lebih cepat melalui pemanfaatan data biometrik seperti sidik jari, iris mata, dan pengenalan wajah.

“98 persen penduduk Indonesia datanya ada di servernya Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu dia (layanan digital Perlinsos) akan langsung dijawab, ini layak untuk menerima bantuan, atau tidak layak karena dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil, dan lain-lain,” tambah Tito.

Program ini diharapkan dapat membantu Pemda dalam menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Pasalnya, bansos merupakan instrumen penting pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi.