Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan, menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan ditargetkan selesai pada tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai respons atas krusialnya situasi penyadapan ilegal yang menimpa Presiden Prabowo Subianto hingga sejumlah tokoh lainnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Hinca dalam rapat koordinasi penyusunan Prolegnas RUU prioritas tahun 2027 di gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Selain RUU Penyadapan, Komisi III juga tengah memproses RUU Perampasan Aset yang ditargetkan selesai sebelum 15 Desember 2026.
Prioritas Legislasi Komisi III
Dalam rapat tersebut, Hinca memaparkan sejumlah usulan RUU prioritas untuk tahun 2027. Daftar tersebut mencakup RUU Jabatan Hakim, RUU Hukum Acara Perdata, RUU Narkotika dan Psikotropika, RUU Penyadapan, serta RUU Pelaksanaan Pidana Mati.
Khusus untuk RUU Penyadapan, Hinca menegaskan urgensi untuk mendahulukan pembahasan aturan tersebut. Pihaknya telah melakukan berbagai tahapan, mulai dari diskusi pakar, konsultasi publik, hingga kunjungan kerja ke Amerika Serikat, Turki, dan Korea untuk melakukan kajian mendalam.
"Khusus mengenai Rancangan Undang-Undang Penyadapan, Pimpinan, kami ingin menyampaikan bahwa situasi dan kondisi yang terjadi sangat memungkinkan untuk kita dahulukan, untuk kita prioritaskan yang berkenaan dengan penyadapan ini," ujar Hinca.
Evaluasi Prolegnas dan Pengalihan Inisiatif
Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, menanyakan kesiapan Komisi III untuk menyelesaikan RUU Penyadapan dalam waktu singkat. Hinca menegaskan komitmennya untuk mengejar target tersebut agar segera disahkan tahun ini.
Menanggapi hal tersebut, Bob Hasan menjelaskan bahwa akan ada evaluasi Prolegnas di rapat paripurna mendatang. RUU Penyadapan yang sebelumnya merupakan inisiatif Baleg nantinya akan dialihkan menjadi inisiatif Komisi III DPR untuk mempercepat proses penyelesaiannya.
