Minggu, 22 November 2026 Indonesia
Pahami

Koalisi Masyarakat Sipil Palestina Gelar Aksi di COP31 Antalya

Koalisi Masyarakat Sipil Palestina menggelar aksi di sela-sela COP31 di Antalya, mendesak Israel keluar dari UNFCCC dan menghentikan penjarahan sumber daya.

Ukuran Teks:

Koalisi Masyarakat Sipil Palestina menggelar aksi unjuk rasa di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Selasa (17/11/2026). Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, termasuk mendesak agar Israel dikeluarkan dari Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC).

Dalam aksi tersebut, puluhan peserta membawa spanduk bertuliskan ‘No Weapons, No Energy, No Harbour, For Genocide’. Perwakilan Palestinian Institute for Climate Strategy, Mohammed, menyatakan bahwa aksi ini bertujuan mendorong masyarakat internasional bersikap tegas terhadap rantai pasokan energi yang mengalir ke Israel.

Tuntutan Embargo Energi dan Keadilan Iklim

Mohammed menegaskan bahwa pihaknya menuntut pengakhiran penjarahan yang dilakukan Israel serta memobilisasi perlawanan terhadap solusi teknologi semu. Ia menyoroti adanya rantai pasokan minyak, gas, dan batu bara dari sejumlah negara penyelenggara COP menuju Israel.

“Kami hadir bersama Koalisi Masyarakat Sipil Palestina dengan sejumlah tuntutan yang jelas, yaitu mengakhiri penjarahan yang dilakukan Israel, mengeluarkan Israel dari UNFCCC, memberikan kejelasan, serta memobilisasi perlawanan terhadap berbagai bentuk geoengineering matahari, solusi teknologi semu dan solusi palsu,” kata Mohammed.

Ia juga mengkritik penyelenggaraan COP sebelumnya yang dinilai masih dipengaruhi kepentingan industri bahan bakar fosil. Mohammed menambahkan bahwa embargo energi harus diwujudkan oleh rakyat karena lembaga internasional atau perusahaan dinilai tidak akan memberlakukannya.

Kerusakan Lahan Pertanian di Gaza

Selain isu energi, Mohammed menyoroti dampak konflik terhadap lingkungan dan ketahanan pangan di Jalur Gaza. Ia mengklaim bahwa sekitar 97 persen lahan pertanian yang dapat ditanami di Gaza telah hancur sepenuhnya.

“Untuk lahan pertanian yang dapat ditanami di Gaza saat ini, sekitar 97 persen telah hancur sepenuhnya. Warga Palestina tidak lagi memiliki lahan pertanian untuk bercocok tanam,” ujarnya.

Menurutnya, kerusakan tersebut berkaitan erat dengan kebijakan pendudukan Israel di Gaza maupun Tepi Barat. Ia pun mempertanyakan relevansi pembahasan kedaulatan pangan dalam forum COP31 ketika masyarakat Palestina kehilangan akses terhadap sumber daya dasar mereka.