Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa Perdana Menteri sementara Benjamin Netanyahu tidak memerlukan persetujuan dari pihak oposisi untuk memerintahkan operasi militer baru. Melansir laporan AFP dan The Times of Israel pada Jumat (13/11/2026), penegasan ini muncul meskipun Netanyahu tidak lagi memegang mayoritas parlemen usai kemunduran dalam pemilu.
Katz menyatakan bahwa militer Israel dapat langsung bergerak tanpa harus menunggu lampu hijau dari politisi oposisi maupun otoritas hukum. Menurutnya, langkah ini krusial untuk melindungi keamanan negara dari berbagai ancaman di berbagai wilayah konflik.
Tegaskan Operasi Militer Tanpa Izin Oposisi
Dalam pernyataannya via media sosial X, Katz merinci berbagai wilayah yang menjadi target operasi tanpa perlu persetujuan pihak luar. Mulai dari operasi pembunuhan terarah di Gaza hingga operasi ofensif di Lebanon dan Suriah.
"Kami tidak memerlukan persetujuan dari pihak oposisi atau otoritas hukum mana pun untuk mengarahkan IDF dalam melakukan operasi pembunuhan terarah di Gaza, operasi defensif dan ofensif di Lebanon, menjaga zona keamanan di Suriah demi melindungi komunitas Golan, membersihkan lingkungan yang menjadi sarang teroris di Hebron," tegas Katz.
Ia juga menambahkan bahwa operasi serupa akan terus berlanjut terhadap terorisme di Tepi Barat serta pemantauan ketat terkait situasi Iran. Katz menegaskan bahwa faktor keamanan nasional tidak akan berkompromi dengan proses politik yang sedang berjalan.
Reaksi Keras dari Kubu Oposisi
Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras dari para pemimpin oposisi Israel, termasuk Gadi Eisenkot dan Avigdor Lieberman. Mereka memperingatkan agar pemerintah sementara tidak gegabah mengambil keputusan yang dapat menyeret negara ke dalam perang tanpa pengawasan parlemen.
"Saya memperingatkan Anda: pemerintahan sementara tidak diperbolehkan mengambil keputusan yang dapat menyeret Israel ke dalam perang tanpa pengawasan parlemen dan tanpa persetujuan penuh dari seluruh badan keamanan," ujar Lieberman.
Eisenkot yang ditugaskan membentuk pemerintahan baru juga meminta intervensi Jaksa Agung agar Netanyahu memberikan penjelasan resmi terkait rencana serangan tersebut. Ketegangan politik ini mencuat di tengah kekhawatiran publik atas potensi eskalasi konflik yang lebih luas.
