Jakarta, Pahami.id –
Komisi Pemilihan Umum (Nurser) RI menyatakan keputusan untuk menggunakan jet atau jet pribadi dalam eksekusi Pemilihan 2024 Ini adalah operasi strategis dalam situasi yang tidak biasa, bukan bentuk limbah atau pelanggaran hukum.
Ini disajikan oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam siaran persnya tertanggal 24 Mei 2025 untuk menanggapi langkah -langkah masyarakat sipil yang melaporkan masalah tersebut ke Komisi Korupsi (KPK).
AFIF menjelaskan bahwa kampanye pemilu 2024 hanya berlangsung 75 hari, jauh lebih pendek dari pemilihan 2019 selama 263 hari.
Ini menghasilkan omset logistik pemilu 2024 dan distribusi hanya sekitar 75 hari.
Dengan waktu yang sempit ini, AFIF mengatakan KPU pusat harus memantau dan memastikan kesiapan dan distribusi logistik ke berbagai wilayah pada saat yang sama di seluruh Indonesia.
“Dalam situasi seperti itu, mobilitas tinggi adalah suatu keharusan. Mode transportasi normal tidak dapat memenuhi kecepatan yang diperlukan, baik di luar ruangan maupun ke kota -kota besar yang memiliki daftar besar pemilih, dengan agenda yang solid,” kata AFIF.
Dia menambahkan bahwa penggunaan pesawat jet awalnya direncanakan ke area 3T karena dianggap potensial untuk masalah logistik pemilu. Namun, dalam perkembangannya, ia menjelaskan AFIF, berbagai wilayah dan kota -seplak masalah.
“Jadi, penggunaan pesawat jet bukan hanya karena paparan regional, tetapi karena kebutuhan mobilitas di seluruh pulau dalam waktu yang sangat singkat- misalnya, perjalanan ke tiga wilayah dalam satu hari,” kata AFIF.
“Ini tidak mungkin dicapai dengan pesawat komersial biasa, mengingat jadwal penerbangan yang terbatas dan risiko penundaan,” katanya.
AFIF mengatakan bahwa KPU pusat secara langsung memantau dan melakukan inspeksi (inspeksi) yang tiba -tiba ke berbagai KPU regional. Dia mengklaim bahwa kegiatan tersebut membuat KPU regional lebih waspada dan siap melakukan logistik, lipatan, dan pengemasan di gudang KPU/kota untuk distribusi dan TPS.
“Merasa diawasi secara langsung, KPU regional bekerja secara psikologis sesuai dengan target dan garis waktu. Dalam hal ini, KPU Indonesia tidak hanya menerima laporan tetapi memantau langsung ke lapangan,” kata AFIF.
Menurutnya, pengawasan langsung dan inspeksi membuat kesalahan dalam akuisisi, pengemasan dan distribusi logistik pemilihan 2024 dapat diminimalkan.
“Berbagai wilayah yang biasanya berlangganan keterlambatan logistik dalam pemilihan sebelumnya dapat diselesaikan dalam waktu dalam pemilihan 2024. Secara umum, perkiraan logistik pemilu 2024 telah dilakukan dengan efisiensi sekitar RP380 miliar,” kata AFIF.
AFIF menekankan bahwa semua penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan aturan hukum terkait dengan akuisisi barang/jasa pemerintah. Dana yang digunakan berasal dari APBN dan tercantum dalam rencana KPU dan anggaran KPU Indonesia (RKA).
Dia mengatakan semua proses dilakukan dalam transparan, direkam, dan diaudit oleh BPK.
“Dalam implementasi kontrak pesawat jet, KPU sebenarnya membuat efisiensi pembayaran dari kontrak awal Rp65 miliar menjadi RP46 miliar yang pembayarannya dibatalkan oleh KPU APIP.
Namun, AFIF mengklaim untuk menghormati suara publik yang mempertanyakan sewa jet. Dia mengatakan akan membuat kritik sebagai langkah penerusan.
“Kami mendengar suara publik, tetapi kami juga memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan pemilihan tepat waktu dan kualitas,” katanya.
Sebelumnya, kombinasi masyarakat sipil anti-korupsi melaporkan akuisisi jet swasta oleh KPU ke KPK pada hari Rabu (7/5). Koalisi terdiri dari Indonesia Transparency International (IT), Themis Indonesia, dan tren Asia.
(Ryn/isn)