Site icon Pahami

Berita Jatuh-Bangun Thaksin, dari PM Thailand hingga Penasihat Danantara

Jakarta, Pahami.id

Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra Ditunjuk sebagai Dewan Badan Penasihat untuk Badan Manajemen Investasi untuk Kepulauan (BPI dan Antara).

Penunjukan itu diumumkan oleh Chief Executive Officer dan antara Rosan Roeslani hari ini pada hari Senin (3/24).


Rosan sebelumnya mengatakan posisi manajemen dan antara orang -orang akan diisi oleh para ahli, bersih, dan memiliki catatan kinerja yang baik. Nama -Names telah diserahkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Thaksin Shinawatra menjabat sebagai PM Thailand pada 2001-2006.

Dia telah terjebak dalam tiga undang -undang yang berkaitan dengan perusahaannya, Shin Corp, sampai dia dijatuhkan ke penjara.

Kasus Stok Shin Corp

Dalam kasus pertama, Thaksin dituduh menyalahgunakan kekuasaannya sambil melayani untuk menguntungkan bisnis keluarga.

Kasus ini berangkat dari penjualan saham keluarga Shinawatra Shin Corporation ke Singapore Temasek Holdings Investment Company pada tahun 2006.

Penjualan saham Shin Corp telah membuat kritik kuat dari publik sebagai perusahaan terbesar di sektor teknologi informasi Thailand dianggap dijual kepada orang asing.

Thaksin dituduh menjual aset penting negara itu kepada entitas asing.

Thaksin juga dituduh menggunakan “calon” atau nama pinjaman untuk mendapatkan manfaat dari perusahaan konsesi dari lembaga negara.

Kasus pinjaman bank exim

Mahkamah Agung Thailand pada tahun 2019 menghukum ketidakhadiran Thaksin atas konflik kepentingan dalam kasus pinjaman bank EXIM.

Kasus ini melibatkan pinjaman 4 miliar baht (sekitar Rp1,9 triliun) untuk pemerintah Myanmar pada tahun 2004.

Pengadilan memutuskan bahwa Thaksin memiliki konflik kepentingan dalam memerintahkan Exim Bank Thailand untuk meminjamkan 4 miliar baht kepada pemerintah Myanmar, dengan kepentingan berdasarkan standar.

Ini hanya untuk Myanmar untuk membeli produk dari Shin Satellite Plc, sebuah perusahaan keluarga Shinawatra.

Komite Aset Thailand (Komite Pengawas Aset/ASC) kemudian menemukan bahwa pemerintah Myanmar menggunakan uang untuk membeli 400 juta produk baht (setara dengan RP195 miliar) di SHIN Satellite.

Atas tuduhan ini, Thaksin dijatuhi hukuman tiga tahun penjara.

Untuk melanjutkan ke halaman berikutnya …

Kasus yang lebih banyak

Thaksin dituduh secara ilegal meluncurkan lotre dan skema tiga digit antara tahun 2003 dan 2006.

Thaksin dinyatakan bersalah atas Pengadilan Pidana atas posisi politik karena melanggar Pasal 157 KUHP tentang Penyalahgunaan kekuasaan yang terkait dengan kasus tersebut.

Skema ini berlaku dari 1 Agustus 2003 hingga 16 September 2006 selama Thaksin. Thaksin adalah salah satu dari 47 terdakwa dalam kasus ini, termasuk Menteri Kabinet dan eksekutif Kantor Lotere Pemerintah.

Komite Anti -Korupsi Thailand menuduh kabinet pelanggaran hukum Thaksin ketika meluncurkan aturan baru tentang lotere, dan menuduh anggota parlemen dan partai yang berkuasa untuk menarik uang dari lotere.

Thaksin dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena kasus ini.

Kasus Danau Majeste

Pada Mei 2024, Thaksin didakwa dengan tuduhan menghina pemerintah (Danau Majeste) terkait dengan wawancara dengan media Korea Selatan pada tahun 2015.

Dalam wawancara, ia didakwa dengan komentar kritis tentang monarki Thailand. Thaksin telah membantah tuduhan ini.

Proses hukum dari kasus ini masih berlangsung hingga hari ini.



Exit mobile version