Site icon Pahami

Berita dari Tujuan hingga Alasan RI Ikut

Berita dari Tujuan hingga Alasan RI Ikut

Jakarta, Pahami.id

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meluncurkan forum internasional baru yang disebut Dewan Perdamaian atau Dewan Perdamaian, yang mengaku bertujuan menangani dan menyelesaikan konflik global.

Forum tersebut langsung menarik perhatian karena cakupannya yang luas, biaya keanggotaan yang mahal, dan daftar negara yang bergabung atau menolak.


Dewan Perdamaian awalnya dimulai oleh Trump sebagai bagian dari rencana gencatan senjata Gaza pada September lalu. Dewan ini awalnya dirancang untuk mengawasi demiliterisasi dan rekonstruksi Gaza setelah perang.

Namun dalam perkembangannya, mandat forum tersebut berkembang menjadi organisasi internasional yang menangani stabilitas dan perdamaian di wilayah konflik di dunia.

Dalam rancangan piagam yang diperoleh CNNDewan Perdamaian disebut sebagai organisasi yang mempromosikan stabilitas, perdamaian dan pemerintahan di wilayah yang terkena dampak atau terancam konflik. Trump sendiri akan menjabat sebagai ketua dewan tanpa batas waktu.

Trump menyebut forum ini sebagai langkah besar dalam diplomasi global.

“Ini adalah hari yang sangat menyenangkan. Sudah lama sekali,” kata Trump dalam pidatonya pada peresmian Dewan Perdamaian di luar Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss.

1. Tujuan dan struktur Dewan Perdamaian

Dewan Perdamaian akan duduk di Dewan Eksekutif Pendiri yang berisi tokoh-tokoh penting pemerintahan Trump, seperti menantu Trump Jared Kushner, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Dalam pidatonya di Davos, Kushner menyebut perdamaian adalah hal yang berbeda dari bisnis. Dia mengatakan rencana induk pemerintahan Trump untuk Gaza tidak memiliki “rencana cadangan” selain upaya bertahap untuk mengakhiri perang dan mengubah wilayah tersebut.

Trump bahkan menyebut Gaza sebagai “properti yang indah” ketika berbicara tentang pembangunan kembali wilayah tersebut, menunjukkan pendekatan yang tidak lepas dari latar belakangnya sebagai pengusaha real estate.

2. Ketentuan keikutsertaan dan biaya keanggotaan

Keanggotaan Dewan Perdamaian terbatas. Negara-negara anggota akan menjabat selama tiga tahun, dan untuk memperoleh kursi tetap harus mengeluarkan biaya sebesar US$ 1 miliar atau setara Rp 16,82 triliun (dengan asumsi kurs Rp 16.826 per dolar AS).

Dana tersebut, menurut pejabat AS, akan digunakan untuk membiayai rekonstruksi Gaza. Namun skema ini menuai kritik karena dianggap rentan terhadap penyalahgunaan dan memberikan ruang bagi politisasi dan korupsi.

Pernyataan Trump bahwa Dewan Perdamaian kemungkinan akan menggantikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan diplomat, karena dianggap berpotensi melemahkan peran PBB yang telah berusia hampir 80 tahun sebagai kekuatan penjaga perdamaian dunia.

Lanjutkan ke berikutnya…

3. Bergabunglah dengan negara tersebut

Beberapa negara telah menyatakan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Negara-negara tersebut termasuk Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Qatar, Bahrain, Pakistan, Turki, Hongaria, Maroko, Kosovo, Albania, Bulgaria, Argentina, Paraguay, Kazakhstan, Mongolia, Uzbekistan, Vietnam, dan Indonesia.

Israel juga disebut akan berpartisipasi, meski Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak menghadiri langsung upacara pembukaan tersebut. Armenia dan Azerbaijan juga setuju untuk berpartisipasi, menyusul perjanjian damai yang ditengahi AS tahun lalu.

Pemimpin Belarusia Alexander Lukashenko, sekutu penting Presiden Rusia Vladimir Putin, juga dilaporkan ikut ambil bagian. Trump juga mengklaim bahwa Putin setuju untuk bergabung, meski hal tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh Rusia.

Namun upacara penandatanganan di Davos hanya dihadiri kurang dari 20 negara, mayoritas dari Timur Tengah, Asia, dan Amerika Selatan. Di Eropa Barat, hanya Hongaria yang hadir.

4. Negara yang menolak atau ragu-ragu

Sejumlah negara Barat memilih untuk tidak bergabung. Inggris dengan tegas menolak karena kekhawatiran akan keterlibatan Rusia.

“Kami tidak akan ikut menandatangani perjanjian ini karena ini melibatkan perjanjian hukum yang mengangkat isu-isu yang lebih luas,” kata Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper, seraya menambahkan bahwa ia keberatan dengan partisipasi Putin dalam forum perdamaian tersebut.

Prancis dan Norwegia juga menolak dengan alasan mempertanyakan hubungan Dewan Keamanan dengan PBB. Tiongkok membenarkan bahwa mereka menerima undangan tersebut, namun tidak menyatakan sikapnya, dan menekankan komitmennya terhadap sistem internasional yang berbasis di PBB.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merasa sulit untuk berada di dewan yang sama dengan Rusia. Italia mengatakan ada potensi masalah konstitusional, sementara Irlandia masih mempertimbangkannya dengan hati-hati.

[Gambas:Photo CNN]

5. Mengapa Indonesia bergabung

Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung pengumuman pembentukan Dewan Perdamaian di Davos dan menandatangani komitmen partisipasi Indonesia. Kehadiran Prabowo menandai resminya Indonesia menjadi bagian dari forum tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan utama Indonesia bergabung adalah untuk mempercepat perdamaian di Gaza.

Yang penting tujuannya. Tujuannya untuk mempercepat proses perdamaian di Gaza, kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan.

Kementerian Luar Negeri Indonesia juga menyatakan bahwa Indonesia dan negara-negara lain menyambut baik ajakan Donald Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian.

6. Kontroversi dan tantangan

Meski mengusung misi perdamaian, Dewan Perdamaian sejak awal menuai kontroversi. Peran Trump sebagai ketua yang tidak memiliki batasan masa jabatan, biaya keanggotaan yang sangat tinggi, dan potensi tumpang tindih dengan PBB telah menjadi fokus perhatian komunitas internasional.

Koordinator Kemanusiaan PBB Tom Fletcher menegaskan, Dewan Perdamaian tidak akan menggantikan peran PBB. Namun banyak yang menilai keberadaan forum ini dapat memecah fokus dan legitimasi diplomasi global.

Dengan terbatasnya daftar anggota dan beberapa negara besar yang menolak, efektivitas Dewan Perdamaian dalam meredam konflik dunia masih akan diuji dalam waktu dekat.



Exit mobile version