Rabu, 18 November 2026 Malang Raya

ASEAN Buka Peluang Myanmar Kembali Berpartisipasi di KTT

Para pemimpin ASEAN sepakat melibatkan kembali Myanmar secara bertahap, dengan syarat kemajuan konkret dalam pelaksanaan rencana perdamaian kawasan.

Ukuran Teks:

Para pemimpin negara-negara Asia Tenggara pada Minggu (15/11) sepakat untuk kembali melibatkan pemerintah Myanmar secara bertahap. Meski demikian, keikutsertaan Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN tetap bergantung pada kemajuan pelaksanaan rencana perdamaian kawasan.

Myanmar sendiri masih berstatus sebagai anggota ASEAN. Namun, sejak Oktober 2021, para pemimpin politik negara tersebut dilarang menghadiri KTT dan pertemuan menteri luar negeri akibat kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi.

Pendekatan Terukur untuk Myanmar

Dalam pernyataan bersama, para pemimpin ASEAN menyerukan pendekatan yang lebih terukur. ASEAN menyatakan perlunya “pelibatan Myanmar secara terukur melalui pendekatan bertahap dan berdasarkan kemajuan yang dicapai, dengan mempertimbangkan perkembangan situasi di lapangan.”

Pemulihan keterwakilan politik Myanmar secara penuh dimungkinkan jika negara itu menunjukkan “kemajuan yang berkelanjutan dan konkret” dalam menjalankan Konsensus Lima Poin. Sejauh ini, kesepakatan damai tahun 2021 tersebut belum membuahkan hasil signifikan di tengah konflik bersenjata yang masih berlangsung.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dalam pertemuan tertutup mempertanyakan langkah selanjutnya bagi Myanmar. Ia mendesak negara anggota mencari langkah konkret untuk mendukung proses penyelesaian konflik yang inklusif dan dipimpin oleh Myanmar sendiri.

Isu Regional dan Permohonan Maaf Prabowo

Selain krisis Myanmar, KTT di Manila turut membahas perdagangan, keamanan kawasan, serta kerja sama pasokan bahan bakar. Isu Laut China Selatan juga kembali mengemuka, dengan perundingan kode etik (CoC) yang dilaporkan telah mencapai 80% progres.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada Malaysia dan Singapura terkait kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). “Meskipun ini bukan kesalahan kami, sekali lagi kami memohon maaf. Kami telah berupaya semaksimal mungkin,” ujar Prabowo dalam KTT ke-49 ASEAN.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah tegas dengan mencabut 17 konsesi perusahaan dan menetapkan 11 korporasi sebagai terdakwa. Sebanyak 23 korporasi lainnya tengah diproses untuk didakwa, sementara 104 perusahaan masih dalam tahap penyelidikan.