Jumat, 20 November 2026 Indonesia
Pahami

Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Tuai Penolakan Berbagai Pihak

Rencana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo menuai sorotan tajam dari DPR, pemerintah daerah, hingga aktivis karena minim kajian.

Ukuran Teks:

Wacana relokasi badak jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, tengah menjadi sorotan publik. Rencana ini pertama kali diutarakan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bencana alam.

Hashim menyebutkan bahwa ancaman gempa, tsunami, serta erupsi Gunung Anak Krakatau menjadi alasan utama perlunya habitat kedua. Ia optimistis proyek ini dapat didanai melalui skema kerja sama pendanaan konservasi, serupa dengan kemitraan Indonesia bersama Norwegia.

Tanggapan Kementerian Kehutanan dan DPR

Menanggapi wacana tersebut, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kelayakan Taman Nasional Alas Purwo sebagai habitat kedua masih memerlukan kajian ilmiah mendalam. Pihak kementerian menyatakan bahwa pengembangan habitat alternatif sebenarnya sudah menjadi pembahasan sejak dekade 1980-an, namun perlindungan di Ujung Kulon tetap menjadi prioritas utama.

Di sisi lain, kritik keras datang dari anggota Komisi IV DPR RI. Alex Indra Lukman meminta pemerintah menghentikan sementara proses relokasi sebelum seluruh kajian risiko ekologis dan aspek pendanaan dibuka secara transparan ke publik. Senada dengan itu, Daniel Johan secara tegas menolak rencana tersebut karena menilai kondisi lingkungan Alas Purwo yang kering dan panas tidak sesuai dengan kebutuhan biologis badak jawa yang memerlukan habitat lembap dan basah.

Keberatan Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Pemerintah Provinsi Banten melalui Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah juga menyatakan keberatan atas rencana tersebut. Dimyati menegaskan bahwa badak jawa merupakan aset sekaligus identitas penting bagi Banten yang harus tetap dijaga di habitat aslinya.

Penolakan serupa juga disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa, aktivis lingkungan, serta warga setempat. Mereka menilai bahwa memindahkan satwa langka tanpa dasar ilmiah yang kuat justru berisiko mengancam kelangsungan hidup spesies yang populasinya diperkirakan hanya tersisa 87 hingga 100 ekor tersebut.