Minggu, 22 November 2026 Indonesia
Pahami

Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan UMP 2027

Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan kepala daerah segera menuntaskan penetapan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026 demi menjaga situasi kondusif.

Ukuran Teks:

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk segera mengawal proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027. Pemerintah pusat menargetkan seluruh tahapan penetapan ini rampung paling lambat pada 21 November 2026.

Instruksi tersebut disampaikan Tito saat berkunjung ke Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026). Ia menegaskan bahwa tahapan dan batas waktu penetapan upah telah disusun melalui pembahasan bersama Menteri Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan, serikat buruh, serta pengusaha.

Tenggat Waktu dan Mekanisme Penetapan

Tito merinci bahwa penetapan upah minimum regional provinsi dan sektoral provinsi harus diselesaikan paling lambat 21 November. Sementara itu, untuk tingkat kabupaten/kota, batas waktu yang diberikan adalah 26 November 2026.

“Untuk upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, itu paling lambat tanggal 21 (November) sudah diselesaikan dan untuk kabupaten/kota tanggal 26 November,” ujar Tito.

Gubernur diminta untuk segera menginstruksikan dinas tenaga kerja di wilayah masing-masing agar berkomunikasi intensif dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, serta kalangan pengusaha. Langkah ini diambil untuk memastikan mediasi berjalan efektif dan menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.

Penyelesaian Jika Terjadi Kendala

Tito menegaskan bahwa pemerintah provinsi memiliki wewenang untuk mengambil alih proses penetapan jika pemerintah kabupaten/kota tidak mampu menyelesaikannya tepat waktu. Hal ini dilakukan guna memastikan target waktu nasional tetap tercapai.

“Kalau nanti ada kabupaten/kota yang tidak mampu menyelesaikan, dapat diambil alih oleh provinsi untuk menyelesaikannya,” jelasnya.

Mantan Kapolri ini berharap pemerintah daerah dapat memfasilitasi dialog yang kondusif antara pekerja dan pengusaha. Dengan mengedepankan dialog, diharapkan angka upah yang tepat dapat ditemukan sehingga situasi di daerah tetap stabil dan produktif.