Sabtu, 21 November 2026 Indonesia
Pahami

Sohibul Iman Dorong UU Khusus dan Mahkamah Kehormatan MPR

Muhamad Sohibul Iman resmi menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI. Ia mengusulkan pembentukan undang-undang khusus MPR dan Mahkamah Kehormatan MPR.

Ukuran Teks:

Muhamad Sohibul Iman resmi dilantik sebagai Wakil Ketua MPR RI sisa masa jabatan 2024-2029. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan dua agenda utama untuk memperkuat kelembagaan MPR, yakni pembentukan undang-undang khusus dan pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR.

Sohibul menjelaskan bahwa saat ini aturan mengenai MPR masih tergabung dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Ia berharap ke depan terdapat regulasi yang lebih spesifik mengatur lembaga tersebut.

"Kalau sekarang ini aturan tentang MPR berada di dalam UU tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Nanti diharapkan ada UU khusus yang mengatur tentang MPR," ujar Sohibul Iman, Senin (16/11/2026).

Usulan Mahkamah Kehormatan MPR

Selain regulasi, Sohibul menyoroti belum adanya Mahkamah Kehormatan di lingkungan MPR. Padahal, lembaga lain seperti DPR telah memiliki Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan DPD memiliki Badan Kehormatan DPD RI.

Menurut Sohibul, pembentukan lembaga ini penting sebagai bentuk pengawasan etika, mengingat MPR sendiri telah memiliki Ketetapan MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

"Padahal, sesungguhnya MPR membuat Ketetapan MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Tetapi, ternyata MPR sendiri belum memiliki Mahkamah Kehormatannya. Ini saya kira satu usulan yang baik dari Pak Hidayat, dan saya nanti akan berusaha memperjuangkannya di Pimpinan MPR ke depan," tambahnya.

Sohibul Iman resmi menggantikan Hidayat Nur Wahid (HNW) yang mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua MPR. Prosesi pengucapan sumpah jabatan berlangsung di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dipimpin oleh Ketua MPR H. Ahmad Muzani.