Peluang masyarakat ikut mengawasi proyek yang dibiayai melalui obligasi daerah menjadi salah satu agenda utama dalam Sarasehan Nasional di Jakarta pada 18-19 November 2026. Melansir laporan News detik, pembahasan dalam forum ini mencakup keterbukaan penggunaan dana hingga laporan perkembangan proyek di daerah.
Fraksi Partai Golkar MPR RI bersama detikcom menggelar forum bertema ‘Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik’. Kegiatan ini bertujuan mendorong partisipasi masyarakat serta investor dalam investasi publik daerah melalui pasar modal.
Peran Publik dan Kesiapan Pemerintah Daerah
Rangkaian sarasehan selama dua hari tersebut diisi oleh tiga sesi panel diskusi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Diskusi ini melibatkan perwakilan Pemerintah Daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Anggota MPR RI, Kementerian Keuangan, akademisi, serta pelaku pasar modal.
Dari sisi investor, diskusi menyoroti peluang partisipasi investor lokal dan ritel serta pengawasan proyek. Sementara itu, perwakilan Pemerintah Daerah membedah berbagai bekal teknis sebelum menerbitkan surat utang, seperti transparansi APBD, opini audit BPK, hingga mitigasi risiko fiskal.
Penyerahan Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah
Momentum penting dalam sarasehan ini adalah prosesi penyerahan dokumen Naskah Akademik Obligasi Daerah dari MPR RI kepada DPR RI pada hari pertama penyelenggaraan. Dokumen tersebut merupakan hasil kompilasi data dan kajian dari Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah Fraksi Golkar MPR RI.
Kehadiran payung hukum khusus setingkat undang-undang dinilai krusial untuk memperkuat aturan dalam Pasal 154 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kepastian hukum ini diperlukan guna menjamin keberlanjutan proyek serta memberi rasa aman bagi investor dan masyarakat.
