Senin, 23 November 2026 Indonesia
Pahami

Saksi Ungkap Biaya Tambahan Rp 1 Juta dalam Pengurusan Izin Tinggal WNA

Joko Mulyono mengungkap adanya biaya tambahan sebesar Rp 1 juta per permohonan dalam pengurusan izin tinggal WNA di luar biaya resmi negara.

Ukuran Teks:

Direktur Utama PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, mengungkapkan adanya praktik biaya tambahan tidak resmi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Hal ini disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Joko menjelaskan bahwa biaya tambahan tersebut dipatok sebesar Rp 1 juta per permohonan. Menurutnya, nominal ini berada di luar pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Modus Biaya Tambahan dan Aliran Dana

Dalam kesaksiannya, Joko mengaku pernah menanyakan perihal pengajuan izin yang belum selesai kepada Tessar Bayu Setyaji, yang menjabat sebagai Kasubdit Alih Status Izin Tinggal. “Seingat saya Pak Tessar menyampaikan ada biaya tambahan, Pak, kurang lebih Rp 1 juta,” ujar Joko di persidangan.

Joko mengaku rutin membayar biaya tambahan tersebut dengan kisaran Rp 80 juta hingga Rp 130 juta setiap satu atau dua bulan sekali. Ia menyebut mekanisme pembayaran ini dikoordinasikan oleh Juniadi Sri Priambudi melalui mantan karyawannya, Nur Adib. Pembayaran tersebut dilakukan secara tunai sejak pertengahan 2022 hingga pertengahan 2025.

Dakwaan Terhadap Silmy Karim

Kasus ini melibatkan eks Wamen Imipas Silmy Karim dan sejumlah pejabat imigrasi lainnya. Jaksa mendakwa Silmy melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian dengan total nilai mencapai Rp 168,9 miliar.

Jaksa menyebut pemerasan dilakukan dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan dokumen keimigrasian. Selain dakwaan pemerasan, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai sebesar Rp 2,5 miliar dan saham di beberapa perusahaan sekuritas senilai Rp 31,3 miliar.