Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dijadwalkan meluncurkan program Blue Policing secara resmi pada 26 November 2026. Inisiatif yang digagas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto ini bertujuan memperkuat perlindungan ekosistem laut sekaligus meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Blue Policing mengedepankan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada patroli dan penegakan hukum. Program ini juga mencakup pencegahan kerusakan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi dalam menjaga wilayah perairan Indonesia.
Enam Pilar Utama Blue Policing
Kombes Pitoyo Agung Yuwono, Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, menjelaskan bahwa program ini dibangun di atas enam pilar utama. Pilar tersebut meliputi Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact.
Keenam pilar ini menjadi dasar penguatan pencegahan, kemitraan masyarakat, pemetaan kerawanan, penegakan hukum, perlindungan lingkungan, serta pengukuran dampak kegiatan kepolisian. Implementasi program ini akan menyasar persoalan seperti kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, degradasi mangrove, hingga gangguan keamanan aktivitas masyarakat pesisir.
“Melalui Blue Policing, Bapak Kapolri ingin menghadirkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menjaga wilayah perairan. Tidak hanya memastikan keamanan, tetapi juga melindungi ekosistem laut dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga lingkungannya,” ujar Pitoyo di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Kolaborasi dan Wilayah Percontohan
Pitoyo menekankan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kerja sama lintas sektor. Pihaknya akan melibatkan pemerintah daerah, instansi terkait, kelompok nelayan, pelaku wisata bahari, serta komunitas lingkungan.
Korpolairud Baharkam Polri telah menyiapkan sejumlah wilayah percontohan dengan fokus kegiatan yang berbeda. Kepulauan Riau akan difokuskan pada kemitraan masyarakat, Sulawesi Tenggara pada perlindungan terumbu karang, Sulawesi Utara pada pelestarian mangrove, dan Bali untuk keamanan wisata bahari.
Untuk memastikan efektivitas, Polri menyiapkan tahapan implementasi selama 100 hari. Keberhasilan program nantinya akan diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, kondisi lingkungan perairan, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap Polri.
