Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas oleh pemerintah pusat. Sebagai bentuk kontribusi, Pemprov DKI telah mengusulkan dua lokasi lahan di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Sosial dalam pertemuan baru-baru ini. Masing-masing lokasi yang disiapkan memiliki luas sekitar 2 hektare.
Tindak Lanjut Kuota Presiden
Pramono menyebutkan bahwa penyediaan lahan ini merupakan langkah tindak lanjut atas penambahan kuota pembangunan Sekolah Rakyat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu lokasi yang telah dipastikan berada di kawasan Cakung, Jakarta Timur.
“Ketika saya menerima Pak Menteri, saya mengajukan dua tempat ini. Satu di Jakarta Barat dan satunya di Jakarta Timur,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak akan mengambil alih kewenangan pembangunan yang menjadi ranah pemerintah pusat. Pihaknya memilih untuk fokus mendukung program tersebut melalui penyediaan lahan yang dibutuhkan.
“Pemprov DKI Jakarta tidak ingin masuk pada wilayah yang bukan kewenangannya. Termasuk membangun Sekolah Rakyat itu kan kewenangan pemerintah pusat. Tetapi sekali lagi, pemerintah DKI Jakarta mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Klarifikasi Terkait Hutan Kota UI
Dalam kesempatan yang sama, Pramono meluruskan kabar mengenai rencana pemanfaatan hutan kota Universitas Indonesia (UI) sebagai lokasi sekolah. Ia memastikan bahwa lahan yang diusulkan kepada Kementerian Sosial berada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, bukan di kawasan hutan kota UI.
Pemprov DKI justru berharap kawasan hutan kota UI tetap dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Pramono bahkan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mengambil alih pengelolaan kawasan tersebut jika pihak UI menyerahkannya, dengan rencana menjadikannya kebun raya sebagai sarana edukasi masyarakat.
