Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan penghapusan denda administratif bagi penduduk yang bepergian tanpa membawa KTP elektronik atau Identitas Kependudukan Digital (IKD). Usulan ini disampaikan dalam Rancangan Undang-undang Administrasi Kependudukan (Adminduk).
Tito menyampaikan usulan tersebut saat rapat kerja bersama Komisi II DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Menurutnya, pengaturan sanksi harus dilakukan secara proporsional agar tidak menghambat pelayanan publik.
“Pemerintah memandang bahwa pengaturan sanksi harus disusun secara proporsional, konsisten, dan memiliki hubungan yang jelas dengan kewajiban maupun larangan yang diatur dalam RUU yang sudah disampaikan oleh DPR,” ujar Tito.
Alasan Penghapusan Denda Administratif
Tito menjelaskan bahwa kebijakan denda bagi warga yang tidak membawa identitas saat bepergian berpotensi membebani masyarakat. Terlebih, saat ini cakupan kepemilikan IKD masih perlu didorong secara bertahap, dengan capaian baru mencapai 11%.
“Pemerintah mengusulkan penghapusan denda administratif terhadap penduduk yang bepergian tanpa membawa KTP elektronik atau IKD, karena ini masih berproses. Kepemilikan IKD masih perlu didorong secara bertahap, yang saat ini sudah tadi 11%, baru 11%. Jadi kita harus, kami harus fair juga perlu dilakukan secara bertahap,” paparnya.
Lebih lanjut, Tito menekankan bahwa kewajiban membawa identitas digital dalam setiap keadaan tidak sejalan dengan prinsip layanan inklusif. Pemerintah kini lebih memilih untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat melalui sosialisasi dan kemudahan akses, serta memperkuat layanan verifikasi identitas.
Penyelarasan Sanksi bagi Penyelenggara
Selain denda bagi warga, pemerintah juga tengah mencermati rumusan sanksi administratif bagi pegawai atau pejabat penyelenggara. Hal ini mencakup pihak yang tidak melaksanakan kewajiban pemadanan dan pengintegrasian nomor identitas layanan publik dengan NIK.
Tito menegaskan bahwa rumusan sanksi tersebut harus diselaraskan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN). Mekanisme penjatuhan sanksi harus mengikuti aturan yang berlaku agar tetap konsisten dan tepat sasaran.
