Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah, khususnya gubernur, untuk mengawal proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027. Ia menekankan pentingnya dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha agar menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh berbagai pihak.
Instruksi tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 di Jakarta. Pemerintah pusat telah memberikan pedoman nasional, namun pemerintah provinsi diharapkan menyesuaikannya dengan kondisi serta karakteristik daerah masing-masing.
Pentingnya Dialog Tripartit
Tito menegaskan bahwa kepala daerah wajib melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui mekanisme tripartit. Dialog ini melibatkan pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha untuk mencari formula pengupahan yang adil.
“Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority,” ujar Tito.
Kemendagri juga akan melakukan pengawasan ketat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Tito menargetkan seluruh proses penetapan upah ini sudah rampung pada Desember mendatang.
Jadwal Penetapan Upah Minimum
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa batas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan selesai paling lambat 21 November 2026. Setelah itu, penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) akan dilakukan lima hari berselang.
Sementara itu, penetapan batas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dijadwalkan paling lambat 25 November 2026. Menaker memastikan pihaknya akan segera mengeluarkan surat edaran detail beserta data pendukung dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan daerah.
