Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu pihak yang ikut disadap oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Meski menjadi korban penyadapan, lembaga antirasuah tersebut meyakini tindakan itu tidak berkaitan dengan isu kebocoran kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang selama ini dilakukan.
Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyatakan bahwa pihaknya telah mengklarifikasi berbagai isu kebocoran yang sempat muncul di Kedeputian Penindakan. Menurutnya, sejauh ini hanya satu kasus yang terkonfirmasi terkait kebocoran.
"Apabila dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa kebocoran-kebocoran, yang sebetulnya sudah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Kedeputian Penindakan, baik di penyelidikan, Direktorat Penyidikan, yang terkait isu-isu adanya kebocoran itu sudah diklarifikasi begitu," ujar Taufik di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Kasus Pemerasan Bupati Pemalang
Taufik menjelaskan bahwa satu-satunya peristiwa yang terverifikasi terkait kebocoran adalah kasus pemerasan terhadap Bupati Pemalang yang dilakukan oleh pihak berinisial DIS. Kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan dan akan segera dilimpahkan ke persidangan.
Ia menegaskan bahwa segala informasi mengenai kegiatan KPK merupakan ranah internal yang tidak diketahui pihak luar. Taufik memastikan bahwa kebocoran di luar kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum lain tidak ada kaitannya dengan operasional KPK.
Peran Listyo Sigit dalam Penyadapan
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. Sigit disebut berperan sebagai end user atau penerima hasil akhir penyadapan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR pada Kamis (12/11), Suyudi menyebut Sigit diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan. Target tersebut mencakup berbagai pihak, mulai dari lingkungan Istana, kementerian, anggota DPR, hingga internal Polri dan KPK.
