Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bandung Barat, Dindin Saripudin, bersama mantan Kakantah Kabupaten Bandung Barat, Gunung Jayalaksana. Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Melansir News detik pada Selasa (17/11/2026), Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemeriksaan saksi tersebut dilakukan di Kantor Polresta Bandung, Jawa Barat. Selain itu, KPK turut memanggil sejumlah kepala seksi dari Kantah Kabupaten Bandung Barat serta perwakilan dari PT Bela Parahiyangan Investindo.
Pemeriksaan Saksi di Gedung Merah Putih KPK
Di samping pemeriksaan di Bandung, KPK juga memanggil Kakanwil ATR/BPN Provinsi Jambi dan Sulawesi Selatan. Kedua pejabat tersebut diperiksa sebagai saksi terkait dugaan pemberian kepada pejabat di lingkungan ATR/BPN yang berkaitan dengan mutasi serta rotasi jabatan.
Pemeriksaan terhadap Kakanwil ATR/BPN Provinsi Jambi dan Sulawesi Selatan dilangsungkan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Sejumlah saksi lain yang turut dipanggil ke gedung KPK meliputi unsur notaris hingga pihak swasta.
Pengembangan Penyidikan dan Penelusuran Dana
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan bahwa perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN terus berproses. Penyidik saat ini masih menelusuri sumber dana yang ditemukan dari pengurusan mutasi atau rotasi jabatan serta layanan pertanahan.
Dalam perkembangannya, KPK telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus dugaan suap pembukaan blokir lahan Summarecon di Kabupaten Bogor serta pengusutan dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Sumber: News detik (17 November 2026).
