Minggu, 22 November 2026 Indonesia
Pahami

KPAI Desak Kasus Pelecehan Siswi Magang di Pemprov NTT Diusut Tuntas

KPAI mendesak kepolisian mengusut dugaan pelecehan seksual terhadap siswi magang oleh pejabat Pemprov NTT dan menegaskan tidak ada celah damai dalam kasus ini.

Ukuran Teks:

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Korban diketahui merupakan seorang siswi yang sedang menjalani praktik kerja lapangan (PKL) atau magang.

Komisioner KPAI, Dian Sasmita, menegaskan bahwa kasus ini melibatkan ketimpangan relasi kuasa yang sangat kuat antara pelaku sebagai pejabat pemerintah dan korban sebagai siswa magang. KPAI menuntut agar penanganan kasus ini dilakukan dengan serius demi melindungi hak anak sebagai korban.

Tegaskan Tidak Ada Celah Damai

Dian menekankan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan delik murni yang tidak mengenal mekanisme perdamaian. Oleh karena itu, kepolisian diminta untuk tetap memproses kasus ini secara profesional meskipun ada atau tidaknya aduan dari pihak tertentu.

"KPAI mengingatkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak ada celah hukumnya untuk perdamaian. Setiap kekerasan anak adalah delik murni sehingga ada atau tiada aduan, kasus ini harus tetap ditangani dengan profesional oleh polisi," ujar Dian, Selasa (17/11/2026).

Selain itu, KPAI mendesak agar identitas serta keamanan korban diprioritaskan oleh pihak kepolisian dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Korban harus dipastikan terlindungi dari segala bentuk intimidasi maupun tekanan selama proses hukum berlangsung.

Langkah Internal Pemprov NTT

Dugaan pelecehan ini dilaporkan terjadi pada 3 November 2026 di ruang kerja kantor Gubernur NTT. Terduga pelaku berinisial YAK alias AK, yang merupakan pejabat di Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi NTT.

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk melakukan pemeriksaan internal. Tim tersebut saat ini sedang mengumpulkan data dan keterangan dari berbagai pihak untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT, Kanisius Mau, juga membenarkan bahwa instansinya telah menerima laporan tersebut. Pihak BKD kini tengah berkoordinasi dengan kepala perangkat daerah terkait untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelecehan tersebut.