Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan BUMD PT Migas Kota Bekasi. Pemeriksaan ini berfokus pada kerja sama operasi (KSO) antara PT Migas Kota Bekasi dan PT Pertamina EP yang berlangsung pada periode 2009-2024.
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa Tri Adhianto akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi pada Selasa (17/11/2026). “Benar, terhadap yang bersangkutan terjadwal pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik gedung bundar pagi sekitra jam 10-an,” ujar Anang kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Dugaan Pelanggaran dalam KSO Migas
Penyidikan ini bermula dari adanya indikasi penyimpangan tata kelola BUMD Kota Bekasi dalam kerja sama dengan pihak swasta atau perusahaan asing. Anang menyebutkan bahwa pelaksanaan kerja sama tersebut diduga melanggar mekanisme aturan dan perizinan yang berlaku.
“Nah, dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk. Di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin, tidak izin melalui DPR, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua,” ujar Anang.
Selain itu, Anang menambahkan bahwa syarat-syarat kerja sama tidak melibatkan izin dari DPR maupun Kementerian ESDM. Hal ini menyebabkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 2 triliun, yang berdampak pada anggaran daerah serta pihak Pertamina. Hingga saat ini, Kejagung belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.
