Kamis, 19 November 2026 Indonesia
Pahami

DPR Serap Aspirasi Publik Matangkan RUU Penyadapan

Komisi III DPR RI menggelar RDP untuk menyerap aspirasi masyarakat dan akademisi dalam mematangkan substansi Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan.

Ukuran Teks:

Melansir laporan News detik pada Selasa, 17 November 2026, Komisi III DPR RI tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pihaknya aktif menyerap aspirasi dari masyarakat hingga akademisi untuk memperkaya substansi regulasi ini.

Serap Masukan Lewat RDP

Proses penyerapan aspirasi tersebut dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh komisi teknis terkait. Seluruh masukan dari pakar hukum hingga masyarakat umum diharapkan mampu membuat regulasi ini memenuhi kebutuhan nyata di lapangan.

"Baik, jadi mengenai hal-hal yang akan kemudian dimasukkan dalam RUU Penyadapan itu gunanya RDP-RDP dilakukan oleh komisi teknis, dalam hal ini Komisi III, untuk menyerap aspirasi dari baik masyarakat, pakar hukum, kemudian akademisi," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Pimpinan DPR memastikan akan terus berkoordinasi dengan Komisi III dan Badan Keahlian DPR. Langkah ini diambil agar rancangan regulasi tersebut dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan serta melindungi hak konstitusional warga negara.

Soroti Penyadapan Ilegal

Sebelumnya, Komisi III DPR RI juga telah menggelar RDP bersama Baintelkam Polri pada Senin (16/11) yang dipimpin oleh Habiburokhman. Dalam rapat tersebut, perhatian publik kembali disorot pada kasus penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang melibatkan oknum aparat penegak hukum.

Meski pada dasarnya penyadapan berfungsi untuk pencegahan serta pendeteksian kejahatan dengan kewenangan terbatas, regulasinya harus diatur ketat. Hal ini krusial karena penyadapan berkaitan langsung dengan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.