Jumat, 20 November 2026 Indonesia
Pahami

DPR Dukung Transformasi BNPPDT untuk Percepat Pembangunan Perbatasan

Komisi II DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap transformasi kelembagaan BNPPDT guna mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.

Ukuran Teks:

Komisi II DPR RI resmi memberikan dukungan terhadap penguatan peran dan transformasi kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT). Dukungan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang bertujuan mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan serta daerah terpencil di Indonesia.

Kepala BNPPDT, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, dukungan ini menjadi dorongan krusial dalam mempersiapkan operasionalisasi lembaga yang direncanakan mulai berjalan pada 2027 mendatang.

“Saya sangat bahagia karena beliau-beliau (Komisi II DPR RI) sangat mendukung rencana mulai operasionalnya BNPPDT nanti pada 2027, khususnya,” ujar Maruli dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Fokus Pembangunan dan Kemandirian Ekonomi

Maruli menjelaskan bahwa mandat BNPPDT mencakup pengelolaan batas wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus utama pembangunan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, listrik, hingga akses air bersih.

Selain kebutuhan dasar, BNPPDT juga akan menggenjot potensi ekonomi lokal untuk memperkuat kemandirian daerah. Maruli menekankan pentingnya pengembangan lahan produktif, termasuk sektor pertanian dan sayur-mayur, agar masyarakat di wilayah tersebut dapat berdiri sendiri secara ekonomi.

“Bagaimana daerah-daerah tersebut sementara kita akan bangun infrastrukturnya, bagaimana kesehatannya, bagaimana sekolahnya, bagaimana kebutuhan sehari-hari standarnya tentang listrik dan lain sebagainya,” kata Maruli.

Langkah Strategis Komisi II DPR RI

Dalam hasil RDP, Komisi II DPR RI meminta pemerintah segera menerbitkan dasar hukum untuk perubahan nomenklatur dari BNPP menjadi BNPPDT. Selain itu, BNPPDT diwajibkan menyusun Rencana Aksi Pembangunan Perbatasan dan Daerah Terpencil untuk periode 2026-2029.

Dokumen rencana aksi tersebut harus memuat prioritas lokasi, program konkret, target capaian, serta kebutuhan anggaran yang terukur. Komisi II juga mendorong peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara guna memperkuat pengelolaan batas wilayah dan mempercepat pembangunan di daerah terpencil.