Kamis, 19 November 2026 Indonesia
Pahami

Akademisi: Desentralisasi Asimetris Diperkuat Lewat UU Tanpa Ubah UUD 1945

Penguatan desentralisasi asimetris dapat ditempuh melalui undang-undang tanpa harus mengubah UUD NRI Tahun 1945.

Ukuran Teks:

Melansir laporan News detik, penguatan desentralisasi asimetris tidak harus dilakukan melalui perubahan konstitusi. Pengaturannya dapat diperkuat melalui undang-undang dan regulasi turunannya selama UUD NRI Tahun 1945 masih memberikan landasan yang memadai.

Hal tersebut mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI bertema ‘Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Desa’ di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (16/11).

Ruang Konstitusional dan Fleksibilitas Desentralisasi

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., menyatakan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang konstitusional yang fleksibel untuk mengakomodasi keberagaman karakteristik daerah di Indonesia.

Menurut Ramli, Pasal 18 bersifat prinsipil dan membuka ruang yang luas tanpa ditemukan keterbatasan fundamental. Pengaturan melalui undang-undang, desain kelembagaan, kebijakan pemerintah, hingga putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi bagian dari desain tersebut.

Senada dengan itu, Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad, Dr. Dra. Dede Sri Kartini, M.Si., menilai perubahan terhadap Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 belum menjadi kebutuhan mendesak. Persoalan yang muncul lebih banyak berkaitan dengan implementasi dan pengaturan pada tingkat undang-undang.

Tantangan Demokrasi Lokal dan Teknologi

Dede menyoroti tingginya biaya politik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang mencakup anggaran besar, praktik politik uang, pengaruh kekuatan modal, serta perilaku pemilih. Berdasarkan penelitiannya di Kabupaten Bandung, kelompok pemilih tertutup mendominasi hingga hampir 70 persen dari informan penelitian.

Perkembangan teknologi digital juga dinilai memengaruhi kualitas demokrasi melalui penggunaan influencer, buzzer, serta ketimpangan kemampuan masyarakat. Hal ini berpotensi menciptakan polarisasi digital dan memengaruhi preferensi pemilih di berbagai daerah.

Jalan Tengah Menjaga Keutuhan NKRI

Sementara itu, Akademisi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Dr. Petrus Polyando, S.STP., M.Si., Ph.D., memandang desentralisasi asimetris sebagai jalan tengah untuk menjaga keutuhan NKRI di tengah keragaman karakteristik wilayah. Indonesia memiliki keragaman kompleks dengan empat tingkat perkembangan peradaban yang hidup bersamaan.

Petrus menekankan bahwa desentralisasi asimetris harus berorientasi pada keadilan teritorial untuk menjamin pemerataan kesempatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini tidak sekadar memperlakukan daerah secara berbeda, melainkan merespons kondisi dan karakteristik daerah yang beragam demi keutuhan negara.