Jumat, 20 November 2026 Indonesia
Pahami

BRAN dan Kemenhut Perkuat Satu Data untuk Tuntaskan Konflik Agraria

Kepala BRAN Jenderal Dedi Prasetyo dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sepakat mengintegrasikan data untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria.

Ukuran Teks:

Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Jenderal Dedi Prasetyo mendorong penguatan Satu Data Reforma Agraria Nasional bersama Kementerian Kehutanan. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Dedi menyampaikan hal tersebut saat beraudiensi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Jakarta, Senin (16/11/2026). Menurutnya, penyelesaian tumpang tindih penguasaan tanah dan konflik di kawasan hutan harus diawali dengan penyamaan data serta verifikasi lapangan yang akurat.

“Kita tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan peta administratif yang belum tentu sesuai dengan kondisi lapangan. Satu data menjadi fondasi agar setiap objek jelas, setiap subjek tepat sasaran, dan setiap keputusan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat,” ujar Dedi.

Identifikasi Masalah dan Integrasi Data

BRAN mengidentifikasi terdapat sekitar 3,4 juta hektare permasalahan agraria di kawasan hutan, dengan 2,61 juta hektare di antaranya beririsan langsung dengan konflik. Selain itu, tercatat 15.655 bidang tanah terindikasi masuk kawasan hutan serta 1,7 juta hektare wilayah adat yang memerlukan sinkronisasi data.

Untuk mengatasi hal tersebut, BRAN memperkuat koordinasi teknis dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian ATR/BPN serta Kementerian Kehutanan. Integrasi ini mencakup penyelarasan peta kawasan hutan, peta indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), dan peta perhutanan sosial.

Hingga Oktober 2026, realisasi penyediaan TORA dari kawasan hutan mencapai 3.114.862 hektare atau sekitar 76 persen dari total alokasi 4,1 juta hektare. Sementara itu, program perhutanan sosial telah mencapai 8,4 juta hektare yang menjangkau 1,43 juta kepala keluarga.

Pemberdayaan dan Keadilan Agraria

Dedi menekankan bahwa reforma agraria bukan sekadar pembagian sertifikat atau akses tanah. Masyarakat memerlukan pendampingan dan kesempatan ekonomi agar lahan yang dikelola menjadi sumber kesejahteraan yang berkelanjutan.

“Reforma agraria bukan sekadar membagikan sertifikat atau memberikan akses pengelolaan tanah. Kita harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan, pendampingan, dan kesempatan ekonomi agar tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan, bukan kembali menjadi sumber konflik,” jelasnya.

Upaya ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Fokus utamanya adalah pemerataan ekonomi, pembangunan dari desa, dan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga fungsi ekologis hutan.