Sabtu, 21 November 2026 Indonesia
Pahami

Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Judi Online, Sita Aset Rp 28 Miliar

Dittipideksus Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 28 miliar lebih dari hasil pengungkapan kasus judi online yang melibatkan server di luar negeri.

Ukuran Teks:

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari praktik judi online. Dalam operasi ini, pihak kepolisian menyita aset dengan total nilai mencapai Rp 28.010.228.458.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Suhasto, menjelaskan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil dari operasi siber yang telah dijalankan sejak 2025. Pada Oktober 2026, temuan tersebut resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Modus Operasional dan Server Luar Negeri

Penyidik Subdit 4 Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan patroli siber terhadap sebuah situs perjudian berinisial A. Menurut Suhasto, situs tersebut masih beroperasi hingga saat ini, baik dengan identitas yang sama maupun entitas berbeda.

“Sindikat ini mengoperasikan situs perjudian online ini dengan memanfaatkan infrastruktur server yang berlokasi, diketahui lokasinya ada di luar negeri, yaitu negara Finlandia dan Amerika, untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum,” ujar Suhasto.

Situs tersebut menawarkan berbagai jenis permainan, mulai dari card game, live casino, hingga taruhan olahraga. Untuk mempermudah transaksi, sindikat ini menyediakan berbagai metode pembayaran, termasuk QRIS, virtual account, transfer bank, e-money, hingga transfer pulsa.

Pemblokiran Ratusan Rekening

Hingga saat ini, penyidik telah memblokir 322 rekening perbankan yang diduga digunakan sebagai tempat deposit para pemain. Bareskrim Polri juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana serta pola transaksi yang digunakan untuk menyamarkan asal-usul uang hasil perjudian.

Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah dilakukan untuk memblokir situs tersebut. Namun, karena server berada di luar negeri, situs masih bisa diakses oleh pengguna di Indonesia melalui bantuan VPN.

Penyidik saat ini masih terus mendalami kasus ini untuk mencari barang bukti guna menetapkan tersangka, termasuk pemilik manfaat atau beneficial owner. Para pelaku terancam dijerat dengan UU ITE dan UU KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun serta denda hingga Rp 5 miliar.