Agresi Militer Belanda 2 yang dinamakan Operatie Kraai atau operasi gagak meletus pada tanggal 19 Desember 1948. Aksi militer ini merupakan bentuk pelanggaran lanjutan oleh Belanda terhadap Perjanjian Renville, yang diawali dengan penyerangan terhadap ibu kota Indonesia saat itu, Yogyakarta.
Kronologi dan Latar Belakang Serangan
Kebuntuan pelaksanaan hasil perundingan serta latar belakang Perjanjian Renville memicu ketegangan yang berujung pada agresi militer. Komisi Tiga Negara (KTN) terus berupaya mencari jalan keluar, namun kesepakatan sulit tercapai karena Indonesia tetap mempertahankan kedaulatan, sementara Belanda berupaya keras menjatuhkan wibawa Indonesia di kancah internasional. Menjelang tengah malam pada 18 Desember 1948, Wali Tertinggi Mahkota Belanda dr. Beel mengumumkan bahwa pihak Belanda melepaskan diri dari hasil perundingan Renville.
Situasi dalam negeri turut memanas akibat oposisi dari Front Demokrasi Rakyat yang melibatkan PKI dan sekutunya, menyusul kembalinya Muso dari Uni Soviet. Puncak oposisi terjadi saat Sumarsono memimpin Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) membentuk pemerintahan Soviet di Madiun. Pemerintah RI berhasil mengatasi pemberontakan tersebut, namun Belanda justru memanfaatkan situasi itu sebagai alasan untuk menyerang dengan dalih membantu RI melawan komunisme lewat sebutan ‘Aksi Polisionil’.
Serangan dimulai pada pukul 05.45 pagi dengan pengeboman Lapangan Terbang Maguwo. Pertahanan saat itu hanya dijaga 150 orang pasukan pangkalan udara bersenjata minim serta satu kompi TNI bersenjata lengkap. Pukul 06.45, pesawat Dakota menerjunkan pasukan KST Belanda di Maguwo. Pukul 9 siang, sebanyak 432 personel pasukan KST mendarat, dan dua jam kemudian seluruh kekuatan Grup Tempur M berjumlah 2.600 orang di bawah pimpinan Kolonel D.R.A. van Langen berkumpul di Maguwo sebelum bergerak ke Yogyakarta.
Dampak Agresi Militer Belanda II bagi Indonesia
Serangan tersebut mengakibatkan penangkapan terhadap Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir, serta para menteri seperti Mohammad Roem, Agus Salim, dan A.G. Pringgodigdo. Mereka diasingkan ke Prapat, Sumatra, dan Pulau Bangka.
Jatuhnya ibu kota negara memaksa pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang berada di Bukittinggi, berdasarkan surat kuasa dari Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai rencana cadangan, surat kuasa serupa juga diberikan kepada Duta Besar RI untuk India dr. Sudarsono, staf kedutaan L. N. Palar, dan Menteri Keuangan A.A. Maramis guna membentuk exile government di New Delhi, India, jika Sjafruddin gagal.
Tercatat korban tewas dari pihak TNI sebanyak 128 orang dalam pertempuran di Bandara Maguwo, di mana Belanda mengerahkan 14 pesawat terbang seperti Mustang dan Kittyhawk. Sejumlah bangunan penting di Yogyakarta hancur dan ibu kota berhasil dikuasai.
Dampak Agresi Militer Belanda II bagi Belanda dan Aksi Perlawanan
Pasukan Belanda tidak dapat merasakan kemenangan sepenuhnya karena TNI ternyata masih mampu melakukan perlawanan sengit dan mendadak. Pada 1 Maret 1949, TNI melancarkan serangan balik yang dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret Yogyakarta, membuat pasukan Belanda kewalahan dan lumpuh.
Aksi gerilya kemudian meluas di wilayah luar kota Yogyakarta, meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur, di bawah pimpinan langsung Jenderal Soedirman. Propaganda Belanda yang menyatakan bahwa pemerintahan Indonesia telah runtuh berhasil dipatahkan oleh serangan TNI dan eksistensi PDRI di dunia internasional.
Upaya diplomatik yang digawangi oleh Palar, Sujatmoko, Sumitro, dan Sudarpo yang berkeliling luar negeri sukses membuktikan bahwa Republik Indonesia masih berdaulat dan berdiri tegak melalui PDRI serta keberhasilan TNI menguasai Yogyakarta selama 6 jam.
Reaksi Internasional dan Strategi Pertahanan Totaliter
Perjuangan diplomatik akhirnya membuahkan simpati internasional. Amerika Serikat mendesak Belanda menarik mundur pasukannya dari wilayah Republik Indonesia di bawah ancaman penghentian bantuan. Dewan Keamanan PBB juga mendesak penghentian operasi militer dan pembebasan para pemimpin Indonesia yang ditawan.
Di sisi militer, Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya selama delapan bulan dalam kondisi sakit keras. Kolonel A.H. Nasution selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat bertajuk ‘Totaliter’ atau ‘Perintah Siasat No.1’, yang menginstruksikan pasukan dari daerah federal menyusup ke belakang garis musuh dan membangun kantong gerilya, termasuk perpindahan Pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah yang dikenal sebagai Long March Siliwangi. Menghadapi perlawanan gigih ini, Belanda akhirnya menghentikan agresi militernya yang kedua.