Pahami

Wapres AS JD Vance Pastikan Trump Tak Akan Terjebak Perang Abadi Iran

Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance saat memberikan keterangan kepada media.

Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance saat memberikan keterangan kepada media.

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance menegaskan bahwa Presiden Donald Trump tidak akan membiarkan konflik yang sedang berlangsung dengan Iran berkembang menjadi keterlibatan militer jangka panjang. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas kekhawatiran mengenai durasi keterlibatan militer AS di luar negeri.

Dalam wawancara dengan Fox News yang dilansir Anadolu Agency pada Selasa (17/11/2026), Vance menolak seruan untuk memperpanjang kehadiran militer. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Trump tetap berkomitmen untuk menghindari apa yang disebut sebagai “perang abadi” atau “perang tanpa akhir”.

Komitmen Pemerintahan Trump Mengakhiri Konflik

Vance menekankan bahwa tidak ada perbedaan pandangan antara dirinya dan Presiden Trump terkait arah kebijakan konflik Iran. Ia menyatakan bahwa tujuan utama pemerintah adalah mengakhiri perang, bukan membiarkannya berlarut-larut tanpa batas waktu yang jelas.

“Satu hal yang saya yakini sepenuhnya mengenai Presiden Amerika Serikat — dan sekali lagi, tidak ada perbedaan pendapat di antara kami — adalah bahwa apa pun keputusan akhir nanti, dan bagaimana pun cara beliau mengakhiri konflik ini, beliau tidak akan membiarkan situasi ini berubah menjadi perang abadi,” tegas Vance.

Lebih lanjut, Vance menuding adanya pihak-pihak tertentu yang menginginkan AS terus terlibat dalam perang tanpa batas waktu. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Trump telah memberikan janji kepada para pemilih untuk menghindari keterlibatan militer berkepanjangan, termasuk komitmen selama 10 hingga 15 tahun.

Vance menutup pernyataannya dengan menyatakan keyakinan bahwa Trump akan mampu mengakhiri perang tersebut dengan hasil yang menguntungkan bagi rakyat Amerika. Ia memastikan bahwa meskipun ada desakan dari kelompok non-konservatif untuk tetap berada di wilayah konflik, pemerintah tidak akan menuruti tuntutan tersebut.

Exit mobile version