Aksi mogok makan yang dilakukan oleh pemimpin mahasiswa Davendra Nath Mahto di India, akhirnya tidak dilanjutkan pada Senin (17/8) setelah pemerintah mengabulkan tuntutan mereka.
Alasan Penghentian Aksi Mogok Makan
Aksi mogok makan tersebut sudah berlangsung selama 16 hari dan mendapat perhatian dari anggota dewan serta pemerintah negara bagian Jharkhand. Pemerintah akhirnya mengabulkan tuntutan Davendra dan kawan-kawan, yaitu membatalkan ujian rekrutmen pegawai negeri tingkat sarjana oleh Jharkhand Staff Selection Commission (JSCC).
Selain itu, Davendra Nath Mahto menyampaikan pernyataan di hadapan Menteri Herman Soren, Pemimpin kongres Rahul Gandhi, dan Menteri Negara Bagian Dipiki Pandey, yang dikutip dari situs Times of India.
“Hari ini menandai hari ke-16 mogok makan. Perjuangan ini dimulai 2 Juli,” ujar Mahto di hadapan para pejabat tersebut.
Apresiasi dan Komitmen Mengawal Reformasi
Mahto menilai pemerintah sudah mengambil langkah berani dengan membatalkan ujian yang dinilai sarat akan kebocoran dan kecurangan. Oleh karena itu, ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah setempat.
“Saya berterimakasih kepada pemerintah Jharkand karena telah menunjukkan keberanian untuk mengambil keputusan penting seperti itu, membatalkan ujian adalah tantangan terbesar,” ungkap Mahto.
Menurut Mahto, pembatalan ujian calon pegawai negeri tersebut merupakan sebuah kemenangan besar. Meskipun ia menangguhkan aksi protesnya, Mahto menegaskan bahwa ia akan tetap mengawal proses reformasi.
“Jika ini mengharuskan Majelis Legslatif untuk memberlakukan undang-undang baru atau memberlakukan amandemen konstitusi, maka biarlah demikian,” tambah Mahto.
Latar Belakang Demonstrasi Mahasiswa Jharkhand
Aksi mogok makan yang dilakukan Mahto merupakan bagian dari demonstrasi ribuan mahasiswa di Jharkhand yang menuntut reformasi dalam pelaksanaan ujian rekrutmen sejak Juli lalu.
Para pelajar dan pencari kerja menuntut reformasi terhadap lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas proses rekrutmen di negara bagian tersebut.
Tidak hanya itu, para demonstran juga menuntut pencopotan Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan akibat dugaan kebocoran soal ujian serta berbagai ketidakberesan dalam sistem pendidikan di negara tersebut.
Sebagai informasi, aksi demonstrasi ini dipimpin oleh Cockroach Janta Party, yakni partai politik baru yang dibentuk sebagai respons atas pernyataan kontroversial ketua Mahkamah Agung India yang menyamakan kaum muda pengangguran dengan kecoak.
Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan sendiri sudah resmi mengundurkan diri pada Sabtu, 25 Juli 2026 demi memenuhi tuntutan para demonstran.