sumber gambar, Reuters
Perjanjian tersebut mengakhiri perselisihan pemilihan presiden Afghanistan antara Abdullah (kiri) dan Ghani (kanan).
Ditandai dengan upacara di Kabul, pihak yang bertikai dalam pemilihan presiden Afghanistan sepakat membentuk pemerintahan bersama.
Penandatanganan perjanjian dilakukan setelah berbulan-bulan terjadi perselisihan atas hasil pemilihan presiden April dan Juni.
Dalam perjanjian itu, Ashraf Ghani akan menjadi presiden, sedangkan Abdullah Abdullah yang menempati posisi kedua dalam pemilihan presiden diproyeksikan menjadi chief executive dengan kekuasaan yang sama dengan perdana menteri.
Komisi Pemilihan Umum kemudian secara resmi menyatakan Ahraf Ghani sebagai pemenang pemilihan presiden yang penghitungan suaranya penuh kontroversi.
“Komisi Pemilihan Independen menyatakan Ashraf Ghani sebagai presiden dan ini juga berarti berakhirnya seluruh proses pemilihan,” kata Ketua Komisi, Ahmad Yousaf Nuristani, tanpa menyebut jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon.
AS dipuji
sumber gambar, AP
Warga Afghanistan menyaksikan penandatanganan itu secara langsung di televisi.
Kedua kandidat saling menuduh melakukan penipuan, dan perselisihan serta ketidakpastian selama berbulan-bulan telah merusak ekonomi dan merusak keamanan Afghanistan.
Ashraf Ghani dan Abdullah menandatangani kesepakatan tersebut dalam sebuah acara di kompleks istana kepresidenan di Kabul dan disiarkan langsung di televisi. Mereka berdiri dan saling berpelukan.
Mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai mengucapkan selamat kepada keduanya, menyebut kesepakatan itu “untuk kemajuan dan pembangunan negara ini.”
Amerika Serikat menggembar-gemborkan kesepakatan itu sebagai peluang penting bagi persatuan Afghanistan.
Perjanjian pembagian kekuasaan yang ditengahi oleh Menteri Luar Negeri AS John Kerry dicapai setelah penghitungan ulang yang rumit dari delapan juta suara.