Iran saat ini tengah menyusun daftar syarat baru guna membuka kembali jalur pelayaran vital di Selat Hormuz, menyusul permintaan dari sejumlah pihak mediator.
Syarat Utama Iran Melalui Pernyataan Mohsen Rezaei
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, menyatakan para mediator meminta Teheran menetapkan persyaratan pembukaan Selat Hormuz, termasuk syarat mengakhiri perang dengan Amerika Serikat (AS). Pernyataan Rezaei ini muncul ketika Qatar menggelar pembicaraan dengan Iran setelah perundingan serupa dilakukan oleh Pakistan dan Oman.
Selain itu, Kementerian Luar Negeri Qatar menyebut pembicaraan tersebut membahas koridor sementara di Selat Hormuz serta proyek bersama untuk membersihkan ranjau. Dalam keterangannya, Rezaei menyampaikan bahwa negaranya dan Oman telah menyepakati pembentukan koridor yang sebagian melintasi perairan Oman dan sebagian lagi melewati perairan Iran.
Kapal-kapal nantinya dapat menggunakan jalur tengah apabila AS memenuhi tuntutan Iran. “AS harus lebih dulu mengambil langkah-langkah praktis untuk memenuhi syarat-syarat Iran, dan kemudian Iran akan melanjutkan untuk membuka Selat Hormuz,” ucap Rezaei kepada kantor berita IRNA.
Tuntutan Resmi Garda Revolusi Islam Iran kepada Washington
Seorang juru bicara Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyampaikan pada Rabu (26/8) bahwa Teheran enggan membuka Selat Hormuz kecuali Washington mencabut blokadenya terhadap Iran. Tidak hanya itu, AS juga wajib membayar ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan selama perang serta mencabut semua sanksi ekonomi terhadap Teheran.
Sebagai latar belakang, Selat Hormuz secara efektif ditutup Iran setelah AS dan Israel mengobarkan perang pada 28 Februari lalu. Jalur air vital tersebut sempat dibuka sebentar setelah AS dan Iran meneken nota kesepahaman (MoU) damai pada Juni, di mana AS kala itu juga mencabut blokade dan melonggarkan sanksi.
Kendati demikian, Iran kembali menutup Selat Hormuz setelah menuduh AS melanggar MoU tersebut. Sebagai respons, AS kembali memberlakukan blokade serta berbagai sanksi ekonominya.