Jakarta, Pahami.id —
Pemerintah Yaman mengumumkan keadaan darurat nasional dan membatalkan kerja sama keamanan dengan Uni Emirat Arab di tengah meningkatnya konflik separatis, pada Selasa (30/12).
Situasi ini turut menyeret Arab Saudi dan UEA ke dalam konflik di negara yang sudah lama dilanda perang.
“Perjanjian Pertahanan Bersama dengan Uni Emirat Arab dengan ini dibatalkan,” kata Ketua Dewan Pimpinan Kepresidenan Yaman, Rashad al-Alimi, seperti dikutip. AFP.
Sementara itu, keputusan terpisah menyatakan keadaan darurat selama 90 hari yang mencakup blokade udara, laut, dan darat selama 72 jam.
Keputusan itu diambil setelah koalisi pimpinan Arab Saudi yang berperang di Yaman mengatakan pihaknya menyerang pengiriman senjata UEA yang ditujukan untuk kelompok separatis.
Pasukan Dewan Transisi Selatan (SCT) yang didukung UEA telah bergerak di provinsi-provinsi selatan Yaman bulan ini.
Mereka menguasai sebagian besar wilayah Hadramawt, yang terletak di Yaman Timur yang kaya sumber daya serta sebagian besar wilayah tetangga Mahrah.
Alimi memerintahkan SCT untuk menyerahkan wilayah tersebut kepada pasukan yang didukung Saudi.
Dia menyebut gerakan separatis sebagai “pemberontakan yang tidak dapat diterima” dalam pidatonya di televisi.
Konfrontasi ini berisiko semakin memecah belah pemerintahan Yaman yang sudah terpecah, dengan berbagai faksi yang didukung oleh negara-negara Teluk yang kaya minyak, yakni Arab Saudi dan UEA.
Situasi ini juga mengancam lambatnya proses perundingan perdamaian dengan pemberontak Houthi yang didukung Iran.
Kelompok ini menggulingkan pemerintah dari ibu kota Sanaa pada tahun 2014, yang memicu intervensi militer oleh koalisi pimpinan Saudi.
(rnp/bac)