Jakarta, Pahami.id –
Badan Pengembangan Internasional AS (USAID) menarik pernyataan sebelumnya kepada New York Times yang menyebutkan itu kontrasepsi senilai hampir US $ 10 juta atau sama dengan RP164 miliar (dengan asumsi nilai tukar Rp16.416 per dolar AS) yang didanai oleh pemerintah AS telah dihancurkan Belgia.
“Ada komunikasi dengan staf internasional dan tidak ada kehancuran yang terjadi sejauh ini. Namun, kami meninjau masalah ini,” kata seorang juru bicara USAID dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (12/9) yang dikutip dari bukit pada hari Sabtu (9/13).
Kontrasepsi yang dimaksud, yang terdiri dari pil KB, implan hormon, suntikan, dan kontrasepsi di dalam rahim (IUD), telah disimpan selama berbulan -bulan di gudang di Geel, Belgia.
Beberapa organisasi, termasuk Badan Populasi PBB (UNFPA), telah menawarkan untuk membeli produk ini. Tetapi pemerintah Trump menolak berbagai penawaran dan merencanakan penghancuran produk senilai US $ 9,7 juta dengan sekitar US $ 167 ribu fasilitas limbah medis di Prancis.
Sebelumnya, The New York Times melaporkan bahwa penghancuran kontrasepsi telah dilakukan terhadap pejabat pemerintah Trump. Namun, laporan itu ditolak oleh pejabat Belgia.
“Sebuah laporan yang sebelumnya diterbitkan oleh New York Times menyatakan bahwa kontrasepsi yang disimpan di Kepk & Nagel telah dihancurkan secara tidak benar,” kata Tom Demeyer, juru bicara Menteri Lingkungan dan Pertanian.
Demeyer menjelaskan bahwa inspeksi langsung dilakukan di lokasi penyimpanan dan bahwa produk tersebut belum dihancurkan. Dia menambahkan bahwa karena produk itu belum kedaluwarsa, larangan lokal digunakan untuk pembakaran barang yang masih bisa digunakan.
“Pembakaran seperti itu hanya dapat dilakukan jika ada izin khusus dari Menteri Lingkungan dan pembayaran ganda untuk biaya pembakaran. Sampai saat ini, tidak ada izin yang diminta atau disediakan,” katanya.
Kontrasepsi awalnya dibeli oleh USAID untuk didistribusikan ke negara -negara rendah sebelum agensi dibubarkan awal tahun ini. Informasi yang berlawanan telah menyebabkan kekhawatiran dari berbagai lembaga kesehatan dan organisasi nirlaba yang telah mengikuti pengembangan produk ini.
“Kami terus memantau situasi ini, tetapi sangat kecewa dengan kurangnya transparansi dari pemerintah AS, yang menyebabkan kebingungan,” kata Nabeeheha Kazi Hutchins, presiden dan CEO PAI, sebuah organisasi yang terlibat dalam kesehatan reproduksi.
“Ini adalah pasokan penyelamatan jiwa yang dibutuhkan wanita dan keluarga.
(LDY/AGT)