Jakarta, Pahami.id –
Sambil terus terhubung dengan kepemimpinan Partai Koalisi Indonesia (Kim) PlusJumat (2/14), Presiden Prabowo Subianto Pada saat yang sama, ketua umum Partai Gerindra mengusulkan pembentukan koalisi tetap.
Proposal menerima respons positif dari PKB, PAN, PSI ke Golkar. Sementara itu, Ketua Partai NASDEM Surya Paloh akan memesan tim khusus untuk meninjau proposal tersebut.
PDIP juga tampaknya tidak tergoda untuk bergabung. Seorang juru bicara PDIP Romli Guntur menekankan bahwa PDIP akan tetap di luar pemerintah Prabowo.
Pada kesempatan terpisah, wakil ketua partai Gerindra Sgiono membantah wacana bersama permanen yang diprakarsai oleh Prabowo sehubungan dengan keputusan Pengadilan Konstitusi (MK) untuk menghapuskan ambang nominasi presiden.
Sugiono menjelaskan bahwa Prabowo ingin mempertahankan persatuan dan keharmonisan antara para pihak.
Pengamat politik dari Andalas Asrinaldi mempertimbangkan wacana tentang pembentukan kombinasi permanen yang sengaja dibuang oleh Prabowo sebagai strategi singkat selama masa pemerintahannya dengan Gibran Rakabuming Raka.
Prabowo, katanya, menginginkan jaminan bahwa semua agenda dan kebijakan yang diambil tidak akan dikritik atau ditolak oleh partai koalisi di DPR.
“Koalisi tetap yang diinginkan Prabowo lebih tentang keinginannya untuk mendapatkan agenda dan kebijakan pemerintah,” kata Asrinaldi kepada Cnnindonesia.com, Selasa (18/2).
Karena dalam 100 hari kerja, katanya, ada banyak kritik kuat yang telah disampaikan publik kepada Asn tentang Prabowo dan Gibran Rakabuming kepemimpinan Raka.
Sebaliknya, ia mengatakan peta politik saat ini telah berubah jauh setelah MK mengeluarkan nominasi presiden. Oleh karena itu, semua partai politik dapat membawa kandidat presiden mereka sendiri dalam pemilihan presiden 2029.
Asrinaldi menilai bahwa tidak mungkin jika Prabowo memiliki kekhawatiran bahwa partai koalisi akan ditinggalkan jika ada kebijakan yang tidak populer yang ditentang oleh masyarakat.
“Jadi, yang penting adalah bagaimana Kim ini bisa setia kepada Presiden Prabowo, mengapa masih ada, karena Prabowo sadar bahwa kebijakan yang tidak populer juga dapat ditinggalkan oleh partai -partai politik termasuk Kim,” katanya.
Selain itu, ia mengatakan Prabowo sebagai presiden baru yang pernah melayani kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemilihan presiden 2029 mendatang. Keberadaan koalisi tetap adalah cara bagi Prabowo untuk memastikan bahwa suara atau pemilihan tidak menurun sebelum pemilihan presiden.
Karena penghapusan ambang nominasi, ia menganggap bahwa akan ada lebih banyak gerakan dari partai politik, terutama selama dua tahun pertama dari pemilihan.
Menurutnya, partai tidak ragu untuk melepaskan kursi menteri di kabinet jika itu dapat meningkatkan kompensasi dan membawa kandidat itu sendiri.
Namun, situasinya berbeda dari Gerindra dan Prabowo jika dibiarkan oleh Kim Plus. Keyakinan yang harus menjadi kekuatan tawar -menawar sebagai petahana dapat menjadi penurunan sebelum pemilihan presiden.
“Karena dia ingin menyelamatkan suaranya. Kehilangan 3 atau 4 kursi di kabinet untuk partai politik, terutama pada akhir pemerintahan Prabowo, tidak akan ada masalah.
Upaya mempertahankan dukungan
Demikian pula, parameter politik Indonesia eksekutif Adi Prayno mengatakan proposal koalisi permanen sengaja dihapus oleh Prabowo untuk memastikan bahwa semua proyek mercusuarnya tidak akan mendapatkan kecocokan atau kecocokan dari siapa pun.
Menurutnya, Prabowo tidak menginginkan kepemimpinannya seperti hari -hari awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2014, yang tidak bisa berbuat banyak karena mayoritas DPR berada dalam oposisi.
“Prabowo memiliki pengalaman traumatis, jadi kebijakan yang sedang dicoba adalah gaya yang sangat kuat, sangat prabowo, tidak mendapatkan pertandingan dari teman,” kata Adi.
Meskipun Prabowo sekarang memiliki dukungan 80 persen kursi di DPR, Adi mengatakan koalisi tetap penting untuk memastikan bahwa tidak ada pertahanan di Kim Plus.
Adi mengatakan melalui proposal itu, Prabowo dianggap mencoba memetakan kekuatan politik yang mereka miliki atau berpotensi untuk melawannya nanti.
Prabowo, katanya, juga membuka pintu bagi partai yang kemudian memilih cara untuk menghadapinya dalam kompetisi pemilihan presiden. Alih-alih hidup dengan koalisi tetapi pada akhirnya ia akan melawan semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah Prabowo-Gibran.
“Itu terjadi selama masa Presiden Sby (Susilo Bambang Yudhoyono).
“Tentu saja Prabowo tidak ingin menjadi seperti itu, jika Anda ingin bersama -sekarang dari sekarang pada kombinasi biasa, bahkan jika Anda tidak ingin menjadi PDIP di luar,” katanya.
(TFQ/TSA)