Site icon Pahami

Berita Upacara di IKN hingga Wacana KIM Plus

Daftar isi



Jakarta, Pahami.id

Jelang HUT ke-79 Republik Indonesia yang jatuh Sabtu pekan depan, fokus masyarakat tertuju pada persiapan upacara di ibu kota nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Penyewaan mobil untuk tamu dan anggaran negara untuk upacara di sana dikritik masyarakat.

Lalu, polemik Johanes Ande Kalla atau Joni ‘naik tiang bendera’ di Pilpres TNI AD hingga wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta mewarnai pemberitaan nasional selama sepekan.


Berikut ringkasannya CNNIndonesia.com tentang berita terpopuler minggu ini.

Kepala BP2MI meminta maaf atas sosok T

Kepala BP2MI Benny Rhamdani membuat heboh masyarakat setelah menyebut T sebagai sosok di balik perjudian online di Indonesia. Benny pun diperiksa polisi untuk memberi keterangan. Namun, kemudian dia menarik kembali perkataannya.

Bareskrim Polri mengatakan Benny Rhamdani mengaku tidak memiliki bukti mengenai sosok T yang disebut-sebut sebagai dalang perjudian online saat diperiksa penyidik, Senin (5/8).

Direktur Kriminal Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan Benny mengoreksi keterangan yang diberikannya kepada penyidik. Benny awalnya mengatakan, informasi mengenai sosok T itu didapat dari korban pekerja migran tersebut.

Namun, kata Djuhandani, Benny mengubah pernyataannya dan mengaku mendapatkan informasi tersebut dari Kepala BP2MI Serang yang kini telah meninggal dunia.

Djuhandani mengatakan, penyidik ​​sempat bertanya kepada awak media soal maksud pernyataan Benny yang mengaku memberikan data terkait nomor T tersebut kepada penyidik.

Benny akhirnya mengaku belum mengetahui siapa sosok T yang dibicarakannya. Djuhandani mengatakan Benny sudah meminta maaf kepada penyidik.

“Saya tanya lagi kalau bisa dijelaskan, yang bersangkutan bilang kami tidak tahu dan minta maaf,” ujarnya.

Kebingungan seleksi ‘panjat tiang’ TNI AD Joni

Johanes Ande Kala alias Joni adalah bocah yang memanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 Republik Indonesia di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kini, dia kembali terlibat dalam perbincangan.

Joni mengaku tak lolos seleksi calon perwira tidak bersertifikat (Caba PK) TNI AD 2024, bahkan kata dia, karena aksi viralnya pada 2018, Marsekal Hadi Tjahjanto yang saat itu menjabat. Panglima TNI menjanjikan Joni prioritas menjadi prajurit TNI.

Kepala Badan Penerangan (Kadispen) TNI AD Brigjen Kristomei Sianturi mengatakan Joni tidak lolos seleksi Caba PK TNI AD 2024 karena tidak memenuhi syarat tinggi badan. Syarat tinggi badan calon prajurit minimal 160 cm, sedangkan Joni hanya 155,8 cm.

Namun belakangan Joni akhirnya dinyatakan bisa melanjutkan tes yang berlangsung di Bandar Kupang, kawasan Korem 161/WS.

Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Kolonel Inf Agung Udayana mengatakan, piagam penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadi bahan pertimbangan Pimpinan TNI untuk memberikan peluang baru bagi Joni.

Agung menjelaskan, nantinya hasil rangkaian tes yang dilakukan Joni akan dilaporkan ke Mabes TNI AD sebagai pengambil keputusan akhir. Kata dia, TNI akan melihat apakah ada potensi di mata Joni yang bisa mengimbangi kekurangan tinggi badannya.

Upacara Hari Kemerdekaan RI di IKN

Upacara peringatan HUT RI di IKN, Kalimantan Timur, menjadi sorotan publik. Untuk memenuhi kebutuhan akomodasi dan transportasi para tamu, pemerintah disebut telah menyewa hingga 1.000 mobil.

Kabar soal sewa kendaraan untuk acara di IKN ini awalnya disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asperda Kaltim, Damun Kiswanto.

Damun mengatakan Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) memesan total 1.000 mobil untuk acara di IKN. Ia juga mengatakan biaya sewa menjadi dua kali lipat karena permintaan yang tinggi secara tiba-tiba.

Kabar tersebut kemudian dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Pratikno mengakui sarana dan prasarana transportasi di IKN masih terbatas.

Namun, dia menegaskan pemerintah tidak menyewakan ribuan mobil dengan tarif Rp 25 juta per hari. Pratikno mengatakan, pemerintah menyediakan bus untuk mengangkut tamu.

Sekretaris Kementerian Negara Setya Utama mengatakan jumlah bus yang disewa hanya 200 unit. Kendaraan ini sudah termasuk transportasi untuk seluruh tamu dan tim acara.

Selain bus, kata Setya, masih ada mobil yang akan memasuki area sekitar lokasi upacara. Namun, ia mengaku jumlahnya terbatas dan tidak dimanfaatkan oleh para tamu undangan.

Kendaraan lain yang digunakan adalah untuk Presiden RI dan Ibu Kota serta kendaraan darurat seperti kendaraan cadangan dan ambulans, ujarnya.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui anggaran acara peringatan HUT Kemerdekaan membengkak pasca perayaan IKN. Sebab, tahun ini upacaranya digelar di dua tempat sekaligus.

Upacara militer diadakan di IKN, sedangkan perayaan umum diadakan di Istana Merdeka, Jakarta.

Jokowi belum bisa memastikan berapa besaran kenaikan anggaran dewan pada tahun ini. Dia hanya menyebut kenaikan tersebut masih dalam batas wajar.

Saya kira anggarannya biasa saja, wajar dan anggarannya juga ada di Kementerian Sekretariat Nasional, kata Jokowi di JCC Senayan, Jumat (9/8).

KIM menambahkan wacana di DKI Jakarta

Wacana pembentukan KIM Plus muncul jelang Pilkada 2024, khususnya di DKI Jakarta. Gerabak KIM yang merupakan partai pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengundang parpol lain untuk mengajukan calonnya.

Di Jakarta, KIM mengaku mencalonkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad juga mengatakan, akan ada partai lain di luar KIM yang ikut bergabung. Namun, dia tidak membeberkan pihak mana yang ikut-ikutan KIM.

Wacana KIM juga dianggap sebagai cara untuk mencegah Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta untuk periode kedua. Sejumlah pengamat politik melihat Anies terancam gagal berlayar.

UKM yang telah menyiapkan surat rekomendasi sudah memberi isyarat untuk mengkaji opsi bergabung dengan KIM. Mereka menilai dukungan terhadap Anies sudah terlambat karena tidak pernah menemukan partai koalisi yang bisa berduet dengan Sohibul Iman.

NasDem tidak pernah memberikan surat rekomendasi meski sudah menyatakan dukungan. PKB yang mengusung Anies pada Pilpres 2024 juga sejauh ini belum bertindak, malah menunjukkan keramahan kepada Prabowo.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bertemu Prabowo di rumah dinas Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Kamis (8/8) malam. Wakil Ketua PKB Jazilul Fawaid juga mengatakan ada kesepahaman antara PKB dan Gerindra untuk bekerja sama.

(tfq/tsa)


Exit mobile version