Site icon Pahami

Berita Tunjangan Rumah DPRD Bali Rp37,5-54 Juta per Bulan Dievaluasi

Berita Tunjangan Rumah DPRD Bali Rp37,5-54 Juta per Bulan Dievaluasi


Jakarta, Pahami.id

Tunjangan rumah Agar anggota dewan menjadi fokus setelah mengungkapkan tunjangan perumahan bagi anggota DPR dan memicu gelombang demonstrasi Agustus lalu. Ternyata manfaat serupa diperoleh oleh perwakilan rakyat di DprdTermasuk Rumah Regional Bali.

Jumlah total tunjangan perumahan dan transportasi untuk setiap pemimpin Bali DPRD dan anggota mencapai puluhan juta rupee per bulan.

Menurut Pasal 10 dari Gubernur Bali nomor 14 tahun 2017 diatur dan masih sah bahwa tunjangan perumahan untuk ketua Bali DPRD adalah Rp54 juta, perwakilannya adalah RP45,5 juta, dan anggota RP 37,5 juta per bulan.


Kemudian tunjangan transportasi adalah Rp24 juta, jadi untuk dua jenis tunjangan hanya kisaran anggaran yang dikeluarkan oleh RP61,5 juta-Rp78 juta per bulan.

Sebagai seorang polemik yang muncul Bali DPRD dan Pemerintah Daerah Bali yang duduk bersama untuk mengevaluasi semua manfaat dari perwakilan umat Allah.

Bali DPRD juga berjanji untuk mempublikasikan hasil dari jumlah tunjangan perumahan dan transportasi yang sedang dibahas dengan pemerintah daerah Bali.

“Ya, itu sebabnya dibahas, kami berkomunikasi, kami akan menerbitkannya,” kata Bali DPD Diva yang membuat Mahayad, setelah sesi Pleno DPRD di Denpasar pada hari Senin (8/9).

Sebelumnya, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasa mengatakan pemerintah daerah telah mengevaluasi perumahan dan transportasi tunjangan Bali DPRD yang dianggap tinggi meskipun tidak ada peningkatan.

Wakil Giri Giri Prasa mengatakan proses evaluasi akan merujuk pada kebutuhan dan keadaan nyata dari kemampuan keuangan regional, sehingga semua kemungkinan dapat terjadi apakah tunjangan menurun, tetap dalam jumlah itu, atau lebih tepatnya meningkat.

“Kami sedang menunggu hasilnya,” kata Dewa Mahayad, evaluasi pemerintah provinsi.

Dewa Mahayad sendiri percaya bahwa jika didasarkan pada pemerintah pusat, harus ada penurunan tunjangan, tetapi dia tidak mempertanyakan dan memilih untuk mengikuti aturan.

“Mungkin, ya pasti (ada penurunan) tetapi (nanti) menurut kemampuan keuangan regional, kita akan lihat,” katanya.

Dia tidak ingin memperkirakan penurunan nominal, Ketua Bali DPRD masih menolak untuk menyebutkan jumlah gaji dan tunjangan saat ini, hanya menunjukkan tunjangan perumahan dan transportasi yang tersebar di media sosial.

“Sudah ada di media, telah dijelaskan, kita akan melihatnya nanti,” katanya.

“Tetapi hari ini kami mengikuti apa keputusan di pusat tersebut belum diterapkan dan dievaluasi dari Menteri Dalam Negeri belum mencapai Bali,” katanya.

Sebelumnya, Nyoman Giri Prasa mengatakan pemerintah daerah Bali mengevaluasi jumlah tunjangan, terutama tunjangan perumahan dan transportasi untuk anggota Bali DPRD yang nilainya RP61,5 juta-Rp78 juta per bulan.

“Ini merupakan cara (proses evaluasi) hanya menunggu keputusan,” kata Wakil Giri Giri setelah sesi pleno Bali DPRD di Denpasar pada hari Senin (8/9).

Dia mengatakan proses evaluasi akan dihubungkan dengan persyaratan dan kondisi inflasi nyata di Bali, tetapi dia memastikan bahwa perumahan dan tunjangan transportasi untuk anggota dewan tidak akan dihilangkan.

Menurutnya, jika pemerintah daerah Bali membuat dua manfaat RP0 maka mereka memiliki potensi untuk diserahkan kepada PTUN oleh dewan karena dianggap sewenang -wenang, jadi dia tidak ingin melanggar.

Peluang untuk tunjangan ini tidak dapat disangkal, karena pemerintah daerah Bali mengadopsi aturan yang ada. Selama ada kemampuan keuangan regional, ia mengatakan dewan memiliki hak untuk diberikan sesuai dengan ketentuan tersebut.

“Bagaimana sesuai dengan kemampuan keuangan regional daripada aturan, salah satunya adalah inflasi, misalnya bagaimana meningkatkan harga barang -barang dasar dan sebagainya untuk semua (masyarakat) ke tingkat yang lebih rendah,” katanya.

Kemudian, jika hasil evaluasi ditemukan untuk merusak regional dan perumahan dan perumahan transportasi Bali DPRD harus turun, wakil gubernur memastikan bahwa ia dapat menangani protes dewan dengan komunikasi yang baik.

“Saya pikir nama protes sudah cukup untuk berkoordinasi, apa yang tidak dapat kami komunikasikan karena kami terbuka kepada siapa pun, sebagai karyawan seperti itu, apa yang aspirasi,” katanya.

(Antara/anak -anak)


Exit mobile version